JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik bisnis yang merugikan petani. Peringatan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan bahwa masih ada pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram.
Pemerintah Akan Bertindak Tegas
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengimbau seluruh pengusaha penggilingan padi agar menaati ketentuan harga yang berlaku. Ia mengakui bahwa sebagian besar pengusaha telah menyesuaikan harga, tetapi masih ada pihak yang mencoba bermain-main dengan kebijakan pemerintah.
“Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang sudah menyesuaikan, tapi ada beberapa yang masih mencoba bermain-main dengan pemerintah Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak pelanggaran yang merugikan petani. Berapa pun skala usaha penggilingan padi yang terlibat dalam praktik curang, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.
Pengawasan Ketat oleh Aparat dan Dinas Pertanian
Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan harga gabah, Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum dan dinas pertanian di seluruh daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penggilingan padi. Langkah ini diambil guna melindungi petani dari praktik-praktik yang tidak adil.
Keluhan para petani terkait pemotongan harga gabah sering kali didasarkan pada alasan kadar air, rendemen, dan kualitas yang dinilai secara subjektif oleh pengusaha penggilingan padi. Menurut Prabowo, alasan ini sering digunakan sebagai dalih untuk menekan harga beli gabah dari petani.
Tanggung Jawab Sosial Pengusaha
Presiden Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial. Ia berharap para pengusaha tetap mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
“Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi juga punya tanggung jawab kemasyarakatan. Pemerintah sudah menghitung, dengan harga Rp6.500 per kilogram, pengusaha masih tetap bisa mendapat keuntungan,” tegasnya.
Langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak praktik bisnis yang merugikan petani menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi sektor pertanian. Dengan pengawasan ketat dan kebijakan harga yang adil, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat dan rantai distribusi pangan berjalan lebih seimbang.
Untuk berita dan analisis lebih lanjut, kunjungi JurnalLugas.Com.
