JurnalLugas.Com – Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran terkait layanan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak boleh menghambat program prioritas pemerintah, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang akan dimulai pada Senin, 10 Februari 2025.
PKG: Program Prioritas untuk Masyarakat
PKG dirancang untuk memberikan layanan kesehatan menyeluruh yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan adanya keterbatasan anggaran, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas, tetapi tidak dengan mengurangi jenis layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Salah satu inovasi dalam PKG adalah pemeriksaan kesehatan khusus bagi warga yang sedang berulang tahun. Mereka akan menjalani serangkaian tes kesehatan untuk mendeteksi berbagai potensi penyakit. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat melakukan tindakan medis lebih dini jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Layanan Kesehatan
Charles Honoris mengingatkan bahwa peningkatan jumlah pemeriksaan kesehatan melalui PKG berpotensi memicu lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi peningkatan layanan kuratif yang kemungkinan besar akan terjadi setelah PKG berlangsung.
“Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan yang terdeteksi melalui PKG, layanan kesehatan malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Target Besar dalam Sejarah Kesehatan RI
Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa PKG merupakan program kesehatan dengan cakupan terbesar dalam sejarah Indonesia. Program ini menargetkan 280 juta penduduk dan bertujuan untuk mendeteksi serta menangani penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap siklus kehidupan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menegaskan bahwa pelaksanaan PKG harus didukung secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pemangkasan anggaran kesehatan memang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan layanan optimal bagi masyarakat. Namun, keberlangsungan program seperti PKG harus tetap menjadi prioritas agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Dengan strategi yang tepat, program ini dapat berjalan efektif meski dengan anggaran yang lebih terbatas.
Baca berita lainnya di: JurnalLugas.com
