JurnalLugas.Com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, baru-baru ini memberikan imbauan kepada masyarakat yang melakukan unjuk rasa penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa kota di Papua, agar tidak menghalangi hak siswa yang ingin menerima manfaat dari program tersebut.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas rencana aksi demonstrasi yang digelar oleh Solidaritas Pelajar West Papua, yang menentang pelaksanaan MBG di daerah-daerah seperti Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Senin, 17 Februari 2025.
Hak Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapat
Hasan Nasbi menekankan bahwa setiap individu berhak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh mengarah pada tindakan kekerasan dan harus tetap memperhatikan hak orang lain, khususnya hak siswa yang ingin memanfaatkan program MBG.
“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan. Kedua, kalau ada yang menolak MBG, karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis,” ujar Hasan dalam keterangan yang disampaikan pada Senin, 17 Februari 2025.
Sampaikan Ketidaksetujuan dengan Baik
Hasan juga menyarankan agar mereka yang tidak setuju dengan program MBG dapat menyampaikan pendapat mereka secara baik-baik, tanpa harus melakukan aksi demonstrasi yang bisa mengganggu pelaksanaan program tersebut.
Ia menambahkan, jika ada masyarakat yang merasa tidak perlu menerima manfaat MBG, mereka bisa langsung menyampaikan hal tersebut kepada pihak sekolah, tanpa perlu melakukan aksi penolakan di ruang publik.
“Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang ‘kami enggak usah dikasih, enggak apa-apa’,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi terbuka dan penyampaian pendapat secara sopan lebih efektif daripada melakukan demonstrasi yang bisa berpotensi merugikan pihak lain.
Tanggapan Pihak Kepolisian
Menyikapi isu ini, Kapolres Jayawijaya juga telah memberikan arahan kepada pelajar dan mahasiswa untuk tidak terlibat dalam demonstrasi yang menolak MBG. Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP Soeparmanto, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan izin untuk pelaksanaan demo terkait dengan program tersebut.
Ia juga mengingatkan agar para siswa tidak mudah terpengaruh dengan ajakan kelompok tertentu yang ingin mengganggu kelancaran pelaksanaan MBG.
“Kami sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk mengimbau para murid tidak ikut demo,” kata Soeparmanto. Pihak kepolisian berharap, dengan adanya komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, aksi-aksi yang mengganggu kegiatan belajar mengajar dapat diminimalisir.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi para siswa, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Meskipun ada penolakan dari sebagian pihak, penting bagi kita untuk menjaga hak individu untuk memilih, tanpa mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Proses dialog yang terbuka dan penyampaian pendapat yang bijaksana adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat.
Untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan terkini, kunjungi JurnalLugas.Com.
