JurnalLugas.Com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa anggapan kembalinya Orde Baru hanyalah imajinasi dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Menurutnya, klaim mengenai militerisasi dan otoritarianisme merupakan bentuk insinuasi yang berlebihan.
Isu Orde Baru Berasal dari Memoria Passionis
Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut muncul akibat memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu. Hal ini menyebabkan berkembangnya opini bahwa pemerintahan saat ini akan mengalami militerisasi, otoritarianisme, pelanggaran HAM, serta pembatasan kebebasan sipil dan warga negara.
“Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru,” ujar Pigai pada Selasa, 11 Maret 2025.
Menurutnya, tuduhan tersebut tidak relevan karena situasi politik dan pemerintahan saat ini sangat berbeda dibandingkan era Orde Baru.
Indonesia Mengalami Surplus Demokrasi
Pigai menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan fenomena yang disebut surplus demokrasi. Salah satu indikatornya adalah banyaknya oposisi yang berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk di DKI Jakarta.
Selain itu, pemerintah juga menunjukkan keterbukaan terhadap aksi demonstrasi seperti gerakan Indonesia Gelap, intervensi Kementerian HAM dalam kasus grup musik Sukatani, serta kebebasan berekspresi di media sosial. Pigai menyoroti bahwa hingga saat ini tidak ada jurnalis yang ditangkap sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers.
Dengan berbagai fakta tersebut, Pigai menilai bahwa kekhawatiran akan kembalinya Orde Baru tidak memiliki dasar yang kuat. Pemerintahan saat ini justru menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.
Untuk informasi lebih lanjut seputar isu HAM dan kebijakan pemerintah, kunjungi JurnalLugas.com.
