JurnalLugas.Com – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus segera ditindak tegas.
Menurut Mayjen TNI Djon, penting untuk membedakan antara ormas dengan tindakan premanisme. Ia menekankan bahwa dua hal tersebut merupakan entitas yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Namun, apabila aktivitas ormas sudah mengarah ke aksi premanisme, negara harus bertindak.
“Nanti itu menjadi tugas polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk melawan, karena perilaku seperti itu jelas tidak baik,” ujar Mayjen Djon dalam acara Hari Gembira bersama 4.000 anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu lalu.
Ia menambahkan, tidak semua ormas identik dengan preman, demikian pula tidak semua preman tergabung dalam ormas. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus selektif dan berbasis fakta di lapangan.
Ormas Positif Perlu Didukung
Mayjen TNI Djon juga mengapresiasi keberadaan ormas yang berkontribusi positif kepada masyarakat dan mendukung program-program pemerintah. Ia menyebutkan, jika kegiatan ormas mengarah pada pembangunan sosial, tentu keberadaannya akan memberikan manfaat besar.
Namun, ia memperingatkan, kelompok ormas yang melakukan aksi premanisme justru akan merugikan masyarakat luas. Premanisme, menurutnya, adalah perilaku memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengambil hak orang lain tanpa bekerja secara benar.
“Preman itu orang yang tidak mau kerja tapi ingin punya penghasilan besar dengan cara memaksa dan mengambil hak orang lain,” ungkapnya.
Gangguan Oknum Ormas Terhadap Investasi Asing
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga mengangkat masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik produsen kendaraan listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terganggu oleh aksi oknum ormas yang bertindak premanisme.
Informasi tersebut diterimanya saat kunjungan kerja ke Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu, atas undangan resmi dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Dalam pertemuan itu, Pemerintah RRT menyampaikan kekhawatiran terhadap aksi-aksi premanisme yang bisa menghambat investasi asing di Indonesia.
“Pemerintah harus tegas. Jangan sampai investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan di Indonesia,” tegas Eddy Soeparno.
Ia menambahkan, rasa aman adalah faktor fundamental yang menentukan minat investasi asing di tanah air. Tanpa adanya kepastian keamanan, pertumbuhan investasi di Indonesia bisa terhambat.
Untuk informasi berita politik, hukum, dan keamanan terbaru lainnya, kunjungi JurnalLugas.com.
