JurnalLugas.Com – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat suara terkait gangguan aksi premanisme yang terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal Tiongkok, PT Build Your Dream (BYD), di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Eddy menilai, insiden ini mencerminkan maraknya gangguan serupa oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di berbagai wilayah Indonesia.
“Kasus BYD ini hanyalah salah satu contoh nyata dari banyaknya kegiatan premanisme yang dilakukan ormas di tanah air,” ujar Eddy Soeparno pada Senin, 28 April 2025.
Menurut Eddy, meskipun pabrik tersebut belum mulai beroperasi dan masih dalam tahap pembangunan, sudah ada laporan mengenai aksi penghambatan oleh kelompok-kelompok tertentu.
“BYD baru tahap pembangunan, belum produksi. Namun aktivitas pengangkutan material dan alat berat untuk proyek tersebut sudah mengalami gangguan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy juga menyoroti fenomena serupa yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana sejumlah ormas terlibat dalam aksi pemaksaan untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari masyarakat, bahkan disertai ancaman dan tindakan anarkistis.
“Kita saksikan menjelang Idul Fitri lalu, banyak sekali ormas yang menuntut THR secara paksa, melakukan perusakan, serta mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.
Eddy menegaskan, praktik premanisme seperti ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mengingatkan bahwa aksi semacam itu berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia, yang tengah berupaya ditingkatkan.
“Kalau kita ingin target investasi tercapai, maka tidak boleh ada toleransi terhadap aksi-aksi pengganggu ini. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten,” tegasnya.
Pengakuan mengenai gangguan ormas terhadap proyek BYD ini disampaikan Eddy saat kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok, pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia menyempatkan diri mengunjungi pabrik BYD dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap investasi di Indonesia, terutama dalam aspek keamanan.
“Saya sampaikan langsung di sana, bahwa Indonesia berkomitmen melindungi investasi asing, termasuk dari potensi gangguan premanisme,” ungkap Eddy.
Isu ini pertama kali diangkat oleh Eddy melalui sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya pada 20 April 2025. Dalam video tersebut, ia mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret agar iklim investasi di tanah air tetap kondusif dan para investor merasa aman.
“Jangan sampai investor yang masuk ke Indonesia merasa tidak terlindungi. Jaminan keamanan adalah hal fundamental yang harus diberikan kepada para penanam modal,” tandasnya.
Untuk berita lebih lengkap dan terpercaya lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
