JurnalLugas.Com — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD memiliki kesesuaian dengan nilai dasar demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat tentang musyawarah dan mufakat.
Menurut Eddy, demokrasi Indonesia sejak awal dirancang bukan semata berbasis voting langsung, melainkan menekankan proses permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa prinsip tersebut merupakan warisan pemikiran para pendiri bangsa yang hingga kini tetap relevan untuk dijadikan rujukan dalam membenahi sistem politik nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025), Eddy menyoroti persoalan krusial yang terus membayangi demokrasi Indonesia, yakni praktik politik uang. Ia menilai fenomena tersebut telah merasuk hampir di seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pilkada, pemilu legislatif di berbagai tingkat, hingga pemilihan kepala desa.
“Realitasnya, praktik transaksi politik sulit dihindari dalam sistem pemilihan langsung yang kita jalankan sekarang,” ujarnya singkat.
Eddy menegaskan, perubahan sistem pemilihan tidak akan berdampak signifikan tanpa dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Ia menilai hukum harus hadir sebagai instrumen utama untuk memutus mata rantai politik uang, bukan sekadar menjadi formalitas dalam proses demokrasi.
Selain aspek hukum, ia juga menekankan urgensi pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, pemahaman publik mengenai dampak negatif politik uang sangat penting agar pemilih tidak terjebak pada pilihan pragmatis yang justru merugikan kepentingan jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung mengabaikan aspirasi rakyat karena merasa legitimasi kekuasaannya telah “dibayar” sejak awal proses pemilihan.
Lebih lanjut, Eddy menyatakan bahwa partai politik tempat ia bernaung bersikap terbuka terhadap berbagai opsi perbaikan sistem pemilu dan pilkada. Keterbukaan tersebut, kata dia, dilandasi oleh satu tujuan utama: memastikan representasi rakyat benar-benar terwujud melalui mekanisme demokrasi yang berkualitas.
Ia menegaskan, diskursus mengenai sistem pemilihan ke depan seharusnya tidak terjebak pada perdebatan teknis semata. Yang jauh lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana demokrasi Indonesia dapat diperkuat secara substansial sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila.
“Kita perlu kembali pada esensi sila keempat Pancasila, yakni musyawarah dan mufakat, agar demokrasi yang kita bangun tidak hanya prosedural, tetapi juga bermakna dan mencerminkan kehendak rakyat,” pungkasnya.
Baca berita dan analisis politik lainnya hanya di JurnalLugas.Com
