JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya semangat otonomi daerah yang berpijak pada prinsip keadilan sosial demi memperkuat pemerintahan lokal dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
“Otonomi daerah sejatinya adalah keberpihakan pada keadilan sosial. Pemerintahan yang mendengar rakyat dari bawah, itulah makna sejati dari otonomi,” ujar Bima dalam sebuah forum diskusi kebijakan, Senin, 26 Mei 2025.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Menurutnya, otonomi harus mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menjadi instrumen untuk mengelola keberagaman dan potensi lokal.
Ketimpangan Fiskal Masih Jadi Tantangan
Bima mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang belum memiliki kekuatan fiskal memadai. Ketergantungan pada transfer dana pusat masih tinggi, karena pendapatan asli daerah (PAD) belum dominan di banyak wilayah.
“Daerah yang fiskalnya kuat cenderung dipimpin oleh kepala daerah yang efektif, transparan, dan memiliki visi pembangunan jangka panjang,” paparnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya memperkuat desentralisasi dan pembangunan berbasis daerah.
Fokus Anggaran pada Kebutuhan Rakyat
Kementerian Dalam Negeri, kata Bima, terus mendorong efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah (pemda). Efisiensi tersebut diharapkan mengarahkan belanja publik pada program-program substantif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Presiden menginginkan hal-hal yang konkret: rakyat bisa makan, sehat, sekolah, dan bekerja. Itu titik fokus kita,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa sejumlah pemda berhasil melakukan realokasi anggaran menuju kebutuhan dasar masyarakat, yang dinilainya sebagai praktik baik yang perlu diperluas.
Indonesia Emas 2045 dan Peran Pemda
Lebih jauh, Bima menyinggung visi Indonesia Emas 2045 yang sedang digagas pemerintah pusat. Dalam visi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, seiring dengan momentum bonus demografi yang tengah berlangsung.
Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat disiapkan untuk mendukung visi tersebut, dan menurut Bima, pelaksanaannya memerlukan kolaborasi erat antara pusat dan daerah.
“Pemda punya peran penting sebagai ujung tombak keberhasilan program-program ini,” tambahnya.
Hadirkan Berbagai Tokoh Daerah
Forum diskusi ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, serta Wali Kota Payakumbuh periode 2012–2022 Riza Falepi. Turut hadir pula CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani dan sejumlah undangan lainnya yang peduli terhadap masa depan otonomi daerah.
Untuk berita terkini seputar politik, hukum, dan kebijakan publik, kunjungi: JurnalLugas.Com
