JurnalLugas.Com – Jelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada September 2025, langkah politik Muhammad Romahurmuziy (Rommy) kembali menuai kritik dari internal partai. Rommy disebut-sebut melakukan manuver dengan menawarkan posisi Ketua Umum, yang dinilai sejumlah kader sebagai upaya eksploitasi terhadap partai.
Ahmad Rifa’i, Ketua DPC PPP Jakarta Timur (Jaktim), menyuarakan keberatannya secara terbuka. Ia menilai Rommy belum menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kasus hukum masa lalunya.
“Mestinya Rommy taubat nasuha. Jangan ganggu PPP lagi kalau tak ingin kualat dengan warisan ulama,” kata Rifa’i, Kamis (29/5).
Rifa’i mengingatkan, kasus suap jual beli jabatan yang menjerat Rommy saat menjabat sebagai Ketua Umum pada 2019 berdampak langsung terhadap elektabilitas PPP, terutama di Jakarta Timur.
“Kami yang di basis merasakan dampaknya langsung sejak 2019. Tapi setelah bebas, Rommy malah muncul lagi tanpa rasa bersalah,” ujarnya.
Menurutnya, PPP perlu berbenah dan memberi ruang pada kader bersih untuk memimpin. Ia berharap Muktamar menjadi momentum untuk membangkitkan kembali marwah partai tanpa bayang-bayang masa lalu.
“Biarkan kader bekerja. Jangan rusak proses regenerasi,” tutup Rifa’i.
Berita politik selengkapnya dapat diakses di JurnalLugas.Com.
