JurnalLugas.Com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa pihak asing tengah berusaha mengganggu agenda strategis Indonesia dalam proyek hilirisasi industri. Ia menilai, upaya memecah belah dan menimbulkan polemik sengaja dilakukan demi menggagalkan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam.
“Indonesia sedang serius menjalankan agenda hilirisasi sebagai strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun, ada pihak asing yang tidak suka dengan langkah ini,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
Pernyataan tersebut muncul menyusul kontroversi terkait tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Bahlil menilai, informasi yang beredar sengaja dibelokkan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap kegiatan hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah.
Tambang dan Kawasan Wisata Tidak Sama Lokasi
Bahlil meluruskan bahwa area tambang nikel yang dimaksud bukan berada di kawasan wisata ikonik Pulau Paiynemo, melainkan di Pulau GAG yang terletak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari destinasi wisata tersebut. “Ada kesan seolah-olah tambang merusak destinasi wisata Raja Ampat, padahal faktanya berbeda lokasi,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Kementerian ESDM langsung melakukan inspeksi ke Pulau GAG. Untuk menjaga objektivitas dalam proses verifikasi, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel.
“Kami ingin keputusan berdasarkan fakta lapangan. Maka kami putuskan, melalui Dirjen Minerba, status IUP PT GAG untuk sementara dihentikan sambil menunggu hasil verifikasi,” terang Bahlil.
Pemerintah Gerak Cepat Tanggapi Isu Tambang
Menanggapi isu yang berkembang, Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia memastikan bahwa langkah cepat dan terkoordinasi telah dilakukan, melibatkan dua kementerian utama: ESDM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” jelas Teddy dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dilakukan secara intensif untuk menangani persoalan ini secara komprehensif dan objektif, demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program hilirisasi.
Untuk berita politik, hukum, dan ekonomi terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
