JurnalLugas.Com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara terkait pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri oleh seorang warga Bekasi. Pelaporan itu dipicu oleh kebijakan kontroversial yang mengarahkan pelajar bermasalah untuk menjalani pembinaan di barak militer.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang terpantau pada Sabtu (7/6), Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tenang atas berbagai kritik dan upaya hukum terhadapnya.
“Berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, tidak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan relaks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian,” tulis Dedi.
Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi dikenal getol menerapkan berbagai program reformasi pendidikan. Selain program barak militer untuk siswa bermasalah, ia juga pernah menggagas pemberlakuan jam malam bagi pelajar, masuk sekolah lebih pagi, hingga penghapusan pekerjaan rumah (PR).
Komitmen Bentuk Generasi Muda Tangguh
Dedi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ia ambil ditujukan untuk menciptakan generasi muda Jawa Barat yang unggul dan berdaya saing.
“Saya meyakini apa yang dilakukan adalah bentuk cinta saya kepada rakyat Jawa Barat, terutama generasi mudanya. Saya ingin anak-anak Jabar ke depan menjadi anak-anak hebat—menguasai teknologi, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan berbagai profesi lainnya,” ungkapnya.
Menurut Dedi, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembentukan karakter yang kuat melalui sistem pendidikan dan pembinaan yang tegas dan terarah.
Orang Tua Melapor, Khawatir Anak Jadi Korban
Sementara itu, pelaporan terhadap Dedi Mulyadi dilakukan oleh seorang wali murid asal Bekasi bernama Adhel Setiawan pada Kamis (5/6). Ia mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Bareskrim Polri, menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar hukum.
“Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kebijakannya menempatkan anak-anak bermasalah ke dalam barak militer,” ujar Adhel.
Menariknya, Adhel mengaku anaknya belum pernah masuk ke barak militer. Namun ia mengantisipasi kemungkinan anaknya terdampak kebijakan tersebut di kemudian hari.
“Saya ingin melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan tanpa dasar hukum ini meluas. Ini bukan hanya persoalan prosedur, tapi juga potensi pelanggaran hukum,” tambahnya.
Sorotan UU Perlindungan Anak
Adhel juga mengklaim bahwa kebijakan barak militer itu telah dilaporkan ke Komnas HAM. Dalam pelaporannya, ia menyertakan berbagai dokumen pendukung, termasuk pemberitaan media dan video kegiatan pelajar di barak.
Ia menuding kebijakan tersebut melanggar Pasal 76H UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang pelibatan anak dalam kegiatan militer. Jika terbukti melanggar, pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga 5 tahun penjara.
“Ini sudah berbau militer dan melibatkan anak-anak. Itu jelas bertentangan dengan aturan perlindungan anak,” tegas Adhel.
Kontroversi seputar program barak militer ini masih menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, program ini dianggap sebagai bentuk pembinaan yang bertujuan baik, namun di sisi lain, menuai kritik karena dinilai melanggar hak anak. Respons Dedi Mulyadi yang memilih tetap tenang menunjukkan komitmennya untuk fokus pada reformasi pendidikan di Jawa Barat, meski mendapat tekanan dari berbagai pihak.
Untuk informasi terkini dan berita politik terbaru lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
