JurnalLugas.Com – Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan PhD, menilai polemik kepemilikan empat pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, tak seharusnya digiring ke ranah politik praktis. Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administrasi Tapteng dinilai sudah melalui proses panjang.
Menurut Indra, narasi yang menyebutkan bahwa empat pulau tersebut merupakan “hadiah politik” kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution atau Presiden Joko Widodo (Jokowi), jelas tidak berdasar.
“Ini seolah-olah menjadi hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada Bobby atau Jokowi. Padahal, yang jelas-jelas mendapat manfaat administrasi adalah Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu yang notabene merupakan kader PDIP,” ujar Indra dalam keterangannya di Medan, Jumat, 13 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa Kemendagri perlu menunjukkan proses dan dasar penetapan wilayah tersebut secara transparan, agar publik memahami kedudukan hukum empat pulau tersebut. Hal ini mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
“Jangan sampai gejolak ini terus berkembang tanpa kejelasan. Kemendagri harus turun tangan menjelaskan dan menjembatani persoalan antara dua provinsi, Sumatera Utara dan Aceh,” tegasnya.
Minta Kemendagri Jembatani Bobby dan Muzakir Manaf
Indra juga meminta Kemendagri aktif memediasi komunikasi antara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf agar polemik tidak berlarut-larut dan merugikan hubungan antarwilayah. Ia mengingatkan, jika masalah ini diabaikan, Gubernur Sumut bisa menjadi sasaran polemik meskipun keputusan berada di level pusat.
Selain itu, potensi kekayaan alam di empat pulau tersebut, seperti minyak dan gas (migas), harus dikaji secara komprehensif. Indra menyarankan keterlibatan SKK Migas dan kalangan akademisi dari kampus di Aceh maupun Sumatera Utara dalam penelitian dan pemetaan potensi tersebut.
“Kajian mendalam sangat diperlukan, termasuk potensi wisata yang bisa dikembangkan bersama. Tapi jangan sampai dibiarkan liar tanpa arah,” katanya.
Respons Bobby Nasution: Bukan Hadiah untuk Saya
Menanggapi isu ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa tidak ada unsur hadiah dalam penetapan empat pulau tersebut. Ia menyebut wilayah itu jelas masuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Itu wilayah Tapteng. Jadi kalau disebut hadiah, ya itu untuk Bupati Tapteng, bukan saya,” ujar Bobby saat ditemui di Medan, Kamis (12/6).
Bobby juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Bupati Tapteng, tidak ada penghuni tetap di empat pulau itu, melainkan hanya nelayan yang singgah sementara dari wilayah Aceh Singkil, Sibolga, dan Tapteng.
“Kalau konfliknya soal kepemilikan, ayo kita bahas di Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai,” pungkasnya.
Polemik empat pulau ini perlu disikapi dengan kepala dingin dan langkah terukur oleh semua pihak agar tidak berkembang menjadi konflik antardaerah. Kejelasan administrasi dan kajian akademik jadi kunci meredam tensi di lapangan.
Sumber berita lainnya bisa diakses melalui JurnalLugas.Com.
