JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengingatkan bahwa penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus dilakukan secara selektif dan akuntabel, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Bulog harus ekstra waspada. Jangan sampai beras SPHP bocor atau diselewengkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Mafia pangan harus ditindak tegas,” tegas Mentan saat memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Amran menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh atas pendistribusian beras SPHP oleh Perum Bulog. Menurutnya, penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa merusak tujuan utama program.
Peringatan ini disampaikan menyusul hasil investigasi Satgas Pangan Polri bersama Kementan yang menemukan indikasi pelanggaran dari sejumlah produsen besar. Mereka diduga mengedarkan beras di luar standar mutu dan volume yang ditentukan.
“SPHP bukan sekadar tambahan stok, tapi fondasi utama perlindungan konsumen dan pengendalian harga. Maka pelaksanaannya harus penuh integritas,” ujarnya.
Distribusi SPHP Harus Transparan
Amran menekankan bahwa distribusi beras SPHP harus menjunjung asas keadilan dan transparansi, dengan pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini bukan soal jumlah beras semata, tetapi soal keadilan distribusi. Bila tidak tepat sasaran, seluruh program bisa gagal. Maka pengawasan harus ketat dari semua pihak,” kata Amran.
Program SPHP dijalankan oleh Perum Bulog melalui berbagai jalur distribusi seperti pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan lokal, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras dikemas 5 kilogram dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Produksi Nasional Digenjot
Di sisi produksi, Kementan terus mengoptimalkan ketersediaan beras melalui sejumlah program, seperti pompanisasi, penyediaan benih tahan kekeringan, serta percepatan musim tanam.
Amran menyebutkan, proyeksi produksi beras nasional pada Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton. Angka ini meningkat 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 21,88 juta ton.
“Stok aman, kini yang perlu dikawal adalah distribusinya. SPHP dan bansos adalah dua instrumen vital—yang satu menjaga harga, yang satu memastikan keterjangkauan,” ujar Amran.
Ia pun menambahkan, pemerintah harus hadir dari proses produksi di sawah hingga konsumsi di meja makan. “Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. SPHP harus dikelola dengan nilai gotong royong, kejujuran, dan empati,” tambahnya.
Bulog Siap Salurkan 1,3 Juta Ton
Sementara itu, Perum Bulog menyatakan kesiapannya menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025. Penyaluran ini merupakan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di tingkat konsumen,” ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, dalam keterangan terpisah.
Suyamto menyebutkan, penugasan ini tercantum dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Target distribusi mencapai 1.318.826.629 kilogram beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh Indonesia.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menstabilkan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi secara merata.
Untuk berita selengkapnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
