JurnalLugas.Com – Kemunculan kapal pesiar ekspedisi J7 Explorer dengan logo Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di lambungnya mendadak menjadi sorotan publik. Kapal berukuran besar itu ramai diperbincangkan setelah fotonya beredar luas di media sosial.
Kemenhan memastikan kapal tersebut bukan milik pemerintah. Kepemilikan J7 Explorer tetap berada pada pihak swasta, meski armada itu saat ini digunakan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan program strategis nasional.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan kapal milik Jhonlin Marine Transport tersebut dikerahkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan logistik, terutama dalam pelaksanaan agenda percepatan ketahanan pangan.
“Armada ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah,” kata Rico, Sabtu (15/8/2026).
Menurut dia, penggunaan logo Kemenhan pada kapal bukan berarti status kepemilikannya berubah menjadi aset negara. Logo tersebut berkaitan dengan aktivitas operasional kapal yang berada dalam konteks penugasan dan dukungan terhadap kegiatan pemerintah.
J7 Explorer disebut dimanfaatkan untuk membantu mobilisasi kebutuhan program ketahanan pangan di sejumlah daerah. Salah satu lokasi utama yang menjadi tujuan operasionalnya adalah Wanam, Papua Selatan, selain sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera.
Kapal tersebut memiliki ukuran yang cukup mencolok. J7 Explorer berbobot sekitar 8.076 GT dengan panjang mencapai 120 meter. Kapal itu diketahui dibangun di Batam dan rampung pada 2022.
Pemilik kapal, pengusaha asal Kalimantan Selatan Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam, sebelumnya menjelaskan bahwa J7 Explorer kini memiliki fungsi yang jauh berbeda dari gambaran kapal pesiar pada umumnya.
Kapal tersebut digunakan sebagai floating base camp atau pangkalan bergerak untuk menunjang proyek pencetakan sawah berskala besar di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Fungsi itu dinilai penting karena kondisi geografis Papua Selatan menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur dan sulitnya akses transportasi darat membuat kebutuhan logistik proyek harus disiapkan dengan cara yang berbeda.
J7 Explorer kemudian dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas sekaligus tempat tinggal sementara bagi tenaga profesional yang terlibat dalam proyek. Kapal itu juga menjadi salah satu titik pendukung distribusi kebutuhan selama pekerjaan berlangsung.
Dengan konsep tersebut, kapal yang sebelumnya identik dengan kemewahan kini menjalankan fungsi pendukung proyek pertanian di wilayah timur Indonesia.
Haji Isam mengatakan pengerjaan proyek pencetakan sawah di Merauke melibatkan sumber daya dalam jumlah besar. Ribuan alat berat disebut didatangkan untuk mempercepat pembukaan dan pengolahan lahan.
“Sekitar 2.000 ekskavator didatangkan dari China, sementara tenaga ahli dari sejumlah negara ikut membantu,” ujar Isam.
Tenaga profesional dari China, Jepang, hingga Eropa disebut terlibat dalam pekerjaan tersebut. Kehadiran mereka diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek yang diposisikan sebagai bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan nasional.
Bagi Isam, keterlibatan pihak swasta dalam proyek tersebut tidak semata-mata dilihat dari sisi komersial. Ia menyebut dukungan terhadap program pangan nasional merupakan bagian dari tanggung jawab untuk ikut menjalankan agenda strategis pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan kembali bahwa penggunaan kapal tersebut tidak mengubah status kepemilikannya. J7 Explorer tetap merupakan aset pihak swasta meskipun menjalankan fungsi pendukung dalam kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah.
Sorotan terhadap kapal ini juga memperlihatkan bagaimana kebutuhan logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan kawasan pertanian berskala luas di Papua Selatan.
Ketika akses darat belum memadai, kapal berukuran besar dapat menjadi alternatif untuk membawa peralatan, personel, sekaligus berbagai kebutuhan operasional ke lokasi proyek.
Kini, J7 Explorer tidak hanya dipandang sebagai kapal ekspedisi berukuran raksasa. Armada tersebut mengambil peran sebagai bagian dari infrastruktur bergerak yang mendukung aktivitas pencetakan sawah dan agenda ketahanan pangan di Merauke.
Pemanfaatan aset swasta untuk mendukung proyek strategis nasional juga menjadi gambaran keterlibatan dunia usaha dalam agenda pemerintah.
Dengan dukungan logistik, tenaga profesional, dan peralatan berat, proyek tersebut ditargetkan dapat mempercepat pengembangan kawasan pangan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pemerintah sendiri masih menempatkan percepatan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional.
Karena itu, berbagai bentuk dukungan, termasuk mobilisasi sumber daya melalui pihak swasta, menjadi bagian dari upaya mengejar target produksi pangan di sejumlah wilayah Indonesia.
Baca berita nasional dan perkembangan terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
