JurnalLugas.Com — Mayoritas masyarakat Indonesia menilai isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanyalah bagian dari dinamika politik belaka. Temuan itu muncul dalam survei nasional yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang mencatat sebanyak 74,6 persen responden tidak mempercayai tudingan tersebut.
Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa publik Indonesia menanggapi isu ini dengan sikap rasional dan tidak reaktif. Ia menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat menilai tuduhan ijazah palsu tidak berdasar dan lebih merupakan bagian dari strategi politik kekuasaan.
“Responden memandang isu ini sebagai permainan politik, bukan fakta yang mengancam legitimasi presiden,” ujar Ardian saat merilis hasil survei, Rabu, 30 Juli 2025.
Tiga Alasan Mayoritas Publik Tak Percaya
Menurut Ardian, hasil survei menunjukkan tiga alasan utama mengapa masyarakat tidak mempercayai isu ijazah palsu yang terus diembuskan ke publik.
1. Jejak Karier Jokowi yang Terverifikasi
Publik meyakini bahwa Jokowi memiliki rekam jejak politik yang panjang dan terbuka, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Setiap pencalonan di posisi tersebut selalu melalui verifikasi administrasi secara ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pengecekan ijazah.
“Proses administratif pencalonan kepala daerah hingga presiden tidak mungkin tanpa verifikasi dokumen, termasuk ijazah. Ini prosedur standar yang dilakukan oleh KPU dan lembaga negara lainnya,” kata Ardian.
2. Konfirmasi Resmi dari Institusi Akademik dan Kepolisian
Isu ijazah palsu Jokowi sempat menjadi polemik yang cukup hangat, terutama di media sosial, televisi, podcast, hingga forum diskusi daring. Namun, Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi mengenyam pendidikan tinggi, telah memberikan klarifikasi bahwa Jokowi merupakan alumnus sah mereka.
Selain itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga telah memverifikasi keaslian ijazah tersebut dan menyatakan tidak ditemukan pemalsuan.
3. Kesadaran Publik Akan Muatan Politik
Alasan ketiga yang mendasari ketidakpercayaan publik terhadap isu ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan konteks politik yang menyelimuti tuduhan tersebut. Isu ini kembali mencuat terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, berhasil menang dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai Wakil Presiden.
“Publik mengaitkan isu ini dengan kontestasi elite menjelang perubahan kekuasaan nasional. Munculnya isu ijazah dianggap berkaitan dengan dinamika politik dan bukan persoalan hukum yang valid,” imbuh Ardian.
Persebaran Ketidakpercayaan di Semua Kalangan
Menariknya, ketidakpercayaan terhadap isu ini ditemukan di hampir seluruh segmen demografi. Survei LSI mencatat bahwa publik dari kalangan berpendidikan rendah hingga tinggi, dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan, dan dari Gen Z hingga generasi baby boomer, memiliki sikap yang serupa.
Tak hanya itu, ketidakpercayaan ini juga merata di seluruh basis pemilih partai politik, termasuk mereka yang tidak memiliki afiliasi politik yang jelas.
“Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menjaga rasionalitas mereka di tengah derasnya arus informasi dan opini politik,” ujar Ardian.
Proporsi Masyarakat yang Percaya Hanya 12,2 Persen
Meskipun narasi tentang ijazah palsu Jokowi kerap dimunculkan di berbagai media, hanya 12,2 persen responden yang mengaku mempercayainya. Sisanya, yakni sekitar 13,2 persen memilih tidak memberikan jawaban pasti atau tidak tahu.
Ardian menilai, angka ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin cerdas dalam mencerna informasi, terutama dalam membedakan mana isu yang memiliki dasar kuat dan mana yang hanya sebatas opini bermuatan politik.
Metodologi Survei LSI
Survei ini dilakukan secara tatap muka di seluruh provinsi di Indonesia antara 28 Mei hingga 12 Juni 2025. Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Tingkat kepercayaan survei berada pada 95 persen dengan margin of error ±2,9 persen.
Untuk memperdalam hasil, LSI Denny JA juga melengkapi survei kuantitatif ini dengan metode kualitatif seperti wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terarah (FGD), dan analisis media.
Dengan hasil survei yang menunjukkan dominasi ketidakpercayaan publik terhadap isu ijazah palsu Jokowi, terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin matang dalam memahami dinamika politik nasional. Klarifikasi dari institusi resmi serta jejak politik Jokowi yang telah melewati berbagai tahapan hukum, menjadi faktor penting yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Isu ini tampaknya akan terus bergulir dalam dinamika politik nasional. Namun demikian, survei ini memberikan gambaran bahwa suara mayoritas rakyat lebih condong pada logika dan fakta, bukan sekadar opini politik.
Baca berita terpercaya lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
