JurnalLugas.Com – DPR menyetujui pemangkasan beberapa tunjangan anggota yang bersifat langganan. Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada Kamis, 4 September 2025.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pemangkasan dilakukan setelah evaluasi terhadap biaya tunjangan rutin anggota. Dasco menjelaskan, tunjangan yang akan disunat mencakup listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. “Kami akan memangkas tunjangan dan fasilitas yang bersifat langganan, termasuk biaya listrik, telepon, dan transportasi,” kata Dasco.
Pemangkasan tunjangan ini muncul di tengah desakan publik melalui demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025. Dari 17 tuntutan masyarakat, beberapa diarahkan langsung ke DPR, seperti pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota, pembatalan fasilitas baru, serta transparansi anggaran DPR.
Selain itu, masyarakat juga mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah. Tuntutan tersebut memiliki deadline pada 5 September 2025, bertepatan dengan pengumuman pemangkasan tunjangan oleh DPR.
Langkah ini dianggap sebagai respons awal DPR terhadap tekanan publik sekaligus upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Baca berita lainnya di: JurnalLugas.Com
