JurnalLugas.Com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berencana menempuh jalur hukum atas tayangan televisi yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai tayangan tersebut bukan sekadar tidak pantas, tetapi juga menyesatkan publik karena menggambarkan para kiai dengan cara yang merendahkan dan tidak sesuai kenyataan.
“Kiai bukan sosok yang bergantung pada umat, justru mereka adalah panutan yang selama ini menjadi penuntun moral dan spiritual masyarakat,” ujar Said dalam keterangan pers di Jakarta.
Menurutnya, tayangan yang menampilkan kiai seolah-olah pengemis dan pesantren sebagai tempat eksploitasi santri mencerminkan pandangan yang keliru terhadap lembaga pendidikan Islam yang telah berabad-abad menjadi benteng moral bangsa.
Pesantren: Pusat Ilmu dan Keteladanan Sosial
Said menjelaskan, jauh sebelum sistem sekolah modern dikenal luas, pesantren telah menjadi wadah masyarakat menimba ilmu dan memperdalam ajaran agama. Dalam lingkungan pesantren, para kiai mengajarkan banyak hal, mulai dari tafsir agama hingga ilmu praktis seperti pertanian, pengelolaan alam, dan kemandirian hidup.
“Di pesantren, para santri belajar banyak hal tentang kehidupan. Tidak ada diskriminasi di sana, baik santri dari keluarga kaya maupun miskin mendapatkan bimbingan yang sama,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, banyak kiai yang menanggung kebutuhan hidup santri kurang mampu tanpa pamrih, sementara wali santri yang mampu memberi sumbangan dengan sukarela. Semua dana, kata Said, dikembalikan untuk mendukung operasional pendidikan pesantren.
Imbauan agar Media Lebih Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, Said meminta masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan potongan tayangan yang melecehkan tersebut. Ia juga menyerukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memperketat pengawasan terhadap konten televisi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Media harusnya menjadi sarana pencerahan, bukan sumber provokasi. Tayangan yang bersifat fitnah, SARA, dan insinuatif semestinya tidak lolos dari pengawasan,” tegasnya.
PDIP juga berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan nilai edukatif dalam setiap programnya, bukan sekadar mengejar rating tanpa memperhatikan dampak sosial di masyarakat.
PBNU Siap Tempuh Jalur Hukum
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan keberatan keras atas tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan Trans7 pada Senin (13/10). Menurutnya, konten tersebut telah melanggar etika jurnalistik dan merendahkan martabat para ulama.
“Kami sudah meminta Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Ini bukan soal emosi, tetapi soal menjaga marwah kiai dan pesantren,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia menilai, tayangan tersebut tidak hanya menyinggung kalangan Nahdliyin, tetapi juga berpotensi mengganggu ketenteraman sosial karena menggiring opini yang menyesatkan tentang kehidupan di pesantren.
Respons Damai dan Berakhlak
PDIP juga mengajak para santri dan pengurus pesantren agar menyampaikan keberatan secara damai, mencerminkan nilai-nilai luhur Islam yang penuh kesantunan. Said menegaskan, reaksi dari kalangan pesantren harus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat disikapi dengan kepala dingin dan beradab.
“Pesantren adalah tempat lahirnya generasi berakhlakul karimah. Kita tunjukkan kepada publik bahwa nilai itu tetap hidup di tengah provokasi,” pungkasnya.
Sumber berita terpercaya & analisis aktual lainnya bisa dibaca di JurnalLugas.Com
