JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Agenda tersebut membahas sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pemutihan iuran BPJS Kesehatan hingga pengaturan ulang perdagangan pakaian bekas (thrifting).
Usai rapat, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya mengubah arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, Prabowo ingin agar kebijakan sosial tidak lagi sekadar memberi bantuan konsumtif, melainkan benar-benar memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.
Cak Imin mengatakan, Presiden meminta agar penanggulangan kemiskinan diarahkan ke langkah yang lebih produktif. “Fokusnya bukan lagi sekadar memberi bantuan, tapi bagaimana masyarakat bisa berdaya secara ekonomi,” jelasnya.
Pemutihan BPJS dan Substitusi Usaha Thrifting
Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan perhatian terhadap pemutihan iuran BPJS Kesehatan yang diharapkan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah berencana menghentikan impor pakaian bekas ilegal dan menyiapkan program substitusi usaha thrifting agar pelaku bisnis di sektor tersebut bisa beralih ke bidang yang lebih sehat.
“Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap pakaian bekas impor dan membantu pelaku usahanya agar bisa beralih ke sektor yang lebih produktif,” ujar Cak Imin.
UMKM Dapat Akses Fasilitas Publik
Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan ruang lebih luas kepada pelaku UMKM di fasilitas publik. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur minimal 30 persen area di bandara, terminal, stasiun, dan rest area dimanfaatkan untuk kegiatan usaha kecil.
Tak hanya itu, pemerintah akan menggulirkan program “Pasar 1001 Malam” pemanfaatan aset negara yang tidak terpakai untuk dijadikan pusat promosi dan penjualan produk UMKM di berbagai daerah.
“Dengan cara ini, UMKM bisa lebih mudah memasarkan produk dan menarik minat masyarakat,” ucapnya.
Dukungan untuk Petani dan Program Produksi
Selain UMKM, pemerintah juga memperkuat dukungan bagi petani kecil di kelompok desil 1 dan 2 dengan memberikan alat dan lahan produksi. Langkah ini diharapkan meningkatkan hasil panen dan kemandirian petani.
“Kami ingin kelompok masyarakat di level paling bawah punya alat produksi dan lahan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Cak Imin.
Beasiswa Pelatihan untuk Tenaga Kerja Global
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyetujui program beasiswa pelatihan senilai Rp12 triliun bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Program ini mencakup pelatihan keterampilan teknis, bahasa asing, serta bidang seperti perhotelan dan perawatan lansia (caregiver).
“Pemerintah akan menyiapkan lebih banyak beasiswa pelatihan bagi calon pekerja migran agar mereka mampu bersaing secara global,” tutur Cak Imin.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi yang berorientasi pada produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar bantuan sementara.
Baca berita lainnya JurnalLugas.Com
