JurnalLugas.Com — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengakselerasi program peningkatan kualitas perumahan masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedikitnya 50 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan menjadi penerima manfaat program tersebut dalam beberapa tahun mendatang.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (13/11/2025), menegaskan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memastikan berbagai program perumahan dapat diakses oleh daerahnya.
“Kami menghitung ada sekitar 50 ribu rumah warga yang kondisinya belum layak. Karena itu, kami berdiskusi untuk mengetahui skema program yang bisa segera direalisasikan di Maluku Utara,” ujar Sherly dalam keterangan yang dirangkum ulang secara bebas.
Selain memaksimalkan program pemerintah, Sherly juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mencari cara agar kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk membantu warga yang membutuhkan hunian layak.
Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah relokasi rumah panggung yang selama ini berada di atas laut ke kawasan daratan. Program relokasi ini disebut mendapat dukungan CSR dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Target BSPS Naik Drastis: Dari 45 Ribu Menjadi 400 Ribu Unit
Dari sisi pemerintah pusat, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memperkuat realisasi program BSPS, termasuk untuk wilayah Maluku Utara. Ia menyampaikan bahwa target nasional penerima program BSPS akan meningkat berlipat ganda pada tahun depan.
“Untuk tahun 2026, peningkatannya sangat besar. Targetnya melonjak sekitar delapan kali dari tahun sebelumnya,” kata Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam pernyataan yang telah diringkas ulang.
Jika tahun ini targetnya 45 ribu unit, maka tahun 2026 kementerian menargetkan 400 ribu unit rumah dapat direhabilitasi melalui program BSPS.
Dalam rangka memenuhi target ambisius tersebut, Kementerian PKP mendapat alokasi anggaran Rp8,9 triliun, naik signifikan hingga 773,5 persen dari anggaran tahun ini yang hanya mencapai Rp1,02 triliun.
Ara menambahkan bahwa lonjakan anggaran ini selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar program-program pro-rakyat dipercepat, terutama yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta pembukaan lapangan kerja.
BSPS, Program Strategis untuk Kesejahteraan Warga Berpenghasilan Rendah
Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat hidup di rumah yang layak, aman, serta sehat. Bantuan ini tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui skema swadaya.
Dengan dorongan pemerintah pusat, dukungan CSR, serta komitmen pemerintah daerah, percepatan rehabilitasi ribuan rumah warga di Maluku Utara diharapkan bisa segera diwujudkan.
Selengkapnya kunjungi: https://JurnalLugas.Com
