JurnalLugas.Com – Upaya penuntasan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial kembali menunjukkan perkembangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa lima orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai saksi di Polresta Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24 November 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Ia menyebut pemanggilan para saksi dilakukan untuk menelusuri alur penyaluran bansos serta peran masing-masing pihak di lapangan.
“Pemeriksaan dilakukan di Polresta Magelang untuk menggali keterangan para pendamping PKH terkait proses distribusi bantuan dan dugaan penyimpangan yang sedang kami telusuri,” ujar Budi Prasetyo, menjelaskan tanpa merinci materi penyidikan.
Lima saksi tersebut berinisial IS (pendamping PKH Kota Salatiga), HWP, JUL, dan WYU (pendamping PKH Kabupaten Purworejo), serta THW (pendamping PKH Kota Magelang).
Kasus Berawal 2023, Nilai Kerugian Triliunan Rupiah
Penyidikan besar-besaran ini dimulai sejak 15 Maret 2023, saat KPK menemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan PKH pada periode 2020–2021.
Lembaga antirasuah kemudian mengumumkan para tersangka awal pada 23 Agustus 2023, terdiri dari sejumlah petinggi perusahaan logistik:
- IW – Direktur Utama PT Mitra Energi Persada
- RR – Anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada
- RC – Manajer Umum PT Trimalayan Teknologi Persada / Direktur PT Envio Global Persada
- MKW – Dirut PT BGR Logistics (2018–2021)
- BS – Direktur Komersial BGR Logistics (2018–2021)
- AC – VP Operasional BGR Logistics (2018–2021)
Kerugian dari klaster pertama diperkirakan mencapai Rp326 miliar.
Pengembangan Penyelidikan ke PT Dosni Roha Indonesia
Perkembangan signifikan kembali terjadi pada 19 Agustus 2025, ketika KPK memperluas penyidikan ke klaster baru terkait penyaluran bansos oleh PT Dosni Roha Indonesia (DNR). Saat itu, empat pihak dicegah bepergian ke luar negeri:
- ES – Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial
- BRT – Komisaris Utama DNR Logistics / Direktur Utama DNR
- KJT – Dirut DNR Logistics (2018–2022)
- HER – Direktur Operasional DNR Logistics (2021–2024)
Pada hari yang sama, KPK menetapkan tiga individu dan dua korporasi sebagai tersangka dalam klaster ini, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp200 miliar.
Situasi semakin memanas saat 11 September 2025, KPK mengonfirmasi status tersangka Rudy Tanoe melalui dokumen praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Selanjutnya pada 2 Oktober 2025, KPK kembali mengumumkan tersangka baru, yakni Edi Suharto (ES).
Sejauh ini terdapat dua tersangka yang sudah dipublikasi, sedangkan satu tersangka dan dua korporasi lain masih belum diungkap ke publik.
Penyidikan Belum Final
Juru Bicara KPK menegaskan pemeriksaan saksi di Magelang merupakan bagian dari pendalaman untuk memperkuat konstruksi hukum dan menelusuri aliran anggaran bansos.
“Kami masih terus bekerja. Ketika seluruh unsur alat bukti terpenuhi, nama-nama lain yang bertanggung jawab pasti kami umumkan,” kata Budi Prasetyo, menegaskan komitmen penyidik.
Kasus korupsi bansos menjadi sorotan nasional karena bantuan tersebut ditujukan bagi keluarga miskin yang tengah berjuang menghadapi krisis. Publik berharap penyelesaian kasus ini tidak berhenti hanya pada pelaksana teknis, namun menyentuh seluruh pihak yang menikmati keuntungan.
Ikuti pembaruan kasus besar ini hanya di: https://JurnalLugas.Com
