JurnalLugas.Com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kembali mendorong percepatan penyaluran hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menargetkan penyelenggaraan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi yang dijadwalkan pada 18 Desember 2025.
Saat ditemui di Jakarta, Ara menyampaikan bahwa persiapan tengah dirampungkan bersama sejumlah pihak.
“Saya berharap agenda besar ini bisa berjalan mulus, karena menyangkut harapan puluhan ribu keluarga,” ujarnya singkat.
Dilaksanakan di Serang, Rumah Wajib Sudah Jadi
Acara akad massal tersebut rencananya dipusatkan di Serang, Banten. Maruarar menegaskan bahwa seluruh rumah yang masuk program harus dalam kondisi sudah berdiri dan siap ditempati.
Menurutnya, rumah subsidi tidak boleh hanya berupa brosur atau ilustrasi.
“Kami ingin masyarakat memilih rumah yang benar-benar terlihat wujudnya, bukan gambarnya,” ucap Ara dalam kesempatan terpisah.
Ia menambahkan, kebijakan itu diterapkan agar warga dapat memastikan kualitas bangunan sebelum melakukan akad.
Konsumen Harus Dilindungi, Pemerintah Turun Tangan
Maruarar menjelaskan bahwa pendekatan “rumah sudah jadi” merupakan bentuk perlindungan agar MBR tidak terjebak janji kosong dari oknum pengembang.
Ara mengatakan pemerintah ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin ada warga yang dirugikan. Karena itu, rumah yang disediakan wajib bisa dicek langsung oleh calon pembeli,” tuturnya.
Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Ara
Kinerja Maruarar mendapat tanggapan positif dari Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden menilai Ara menunjukkan pola kerja yang cepat dan terukur, terbukti dari capaian sebelumnya yang berhasil melampaui target akad massal dari 25 ribu menjadi 26 ribu unit.
Prabowo menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti perubahan dalam budaya kerja pejabat pemerintah, yang kini lebih fokus pada hasil nyata bagi rakyat.
Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Nasional
Presiden juga menekankan bahwa sektor perumahan tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar MBR, tetapi sekaligus menjadi pendorong ekonomi nasional. Industri ini menciptakan lapangan kerja, memutar rantai pasokan material, dan memicu aktivitas ekonomi daerah.
Pemerintah tengah mendorong penyaluran rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah, yakni dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun berjalan.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses hunian layak serta memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berita lengkap lainnya bisa dibaca di https://JurnalLugas.Com
