JurnalLugas.Com — Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menetapkan alokasi 5.000 unit rumah subsidi FLPP khusus wartawan pada tahun 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah afirmatif terbaru pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi kelompok profesi strategis.
“Kuota rumah subsidi FLPP untuk wartawan di tahun 2026 sebanyak lima ribu unit,” ujar Ara di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, skema tersebut telah berjalan sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin Menkomdig Meutya Hafid.
Ara menegaskan bahwa program ini murni bantuan, bukan upaya untuk membatasi kerja kritis media.
“Saya selalu mengingatkan wartawan agar tetap kritis dan menyuarakan kebenaran, bantuan ini tidak mengurangi independensi,” tegasnya.
Program Khusus untuk Wartawan yang Belum Memiliki Rumah Pertama
Kementerian PKP, lanjut Ara, memiliki kewajiban memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau. Wartawan masuk dalam kelompok profesi yang dinilai masih banyak belum memiliki rumah pertama karena keterbatasan pendapatan dan beban kerja di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Ara menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 5–9 Februari 2026 dan kerja sama strategis lainnya.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa anggota PWI tersebar luas dari Sabang hingga Merauke, dan sebagian besar belum memiliki hunian.
“Banyak anggota kami yang belum punya rumah,” ujar Munir singkat.
Ia berharap kuota FLPP untuk wartawan dapat menjadi jembatan bagi mereka yang ingin memiliki rumah pertama dengan cicilan terjangkau.
Apa Itu FLPP dan Mengapa Penting untuk Wartawan?
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan program subsidi pemerintah yang mengurangi beban uang muka serta memberikan bunga rendah melalui skema KPR bersubsidi. Program ini mulai berjalan tahun 2010 dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui FLPP, pemerintah mengalokasikan dana murah kepada bank penyalur, sehingga masyarakat mendapatkan keunggulan berupa:
- Suku bunga rendah dan tetap
- DP ringan
- Tenor panjang
- Cicilan stabil sampai lunas
Program ini dikhususkan bagi MBR dengan persyaratan tertentu seperti:
- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Belum memiliki rumah pribadi
- Belum pernah menerima subsidi perumahan
- Penghasilan maksimal Rp6,5 juta untuk rumah tapak
- Penghasilan maksimal Rp8,5 juta untuk rumah susun
- Masa kerja/usaha minimal 1 tahun
- Menggunakan rumah untuk ditempati, bukan disewakan
- Memenuhi ketentuan perbankan seperti skor kredit yang sehat
Ara mengingatkan bahwa program FLPP memerlukan ketelitian dalam verifikasi. Karena itu, calon penerima diminta memastikan seluruh persyaratan terpenuhi agar proses pengajuan berjalan lancar.
Harapan untuk 2026: Wartawan Lebih Terlindungi, Hunian Lebih Terjangkau
Alokasi 5.000 unit bagi wartawan di tahun 2026 dianggap menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pers nasional. Selain meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja media, program ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi wartawan agar tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
“Membantu wartawan berarti membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujar Ara.
Dengan kuota khusus tersebut, diharapkan semakin banyak wartawan yang dapat memiliki rumah pertama melalui jalur subsidi negara.
Selengkapnya kunjungi: https://JurnalLugas.Com
