JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabanjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.
Keputusan ini muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan permohonan dukungan anggaran pusat bagi 52 kabupaten/kota terdampak. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
“52 kabupaten/kota ini karena kondisi keuangannya sangat tipis. Kalau bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar untuk pegangan mereka,” ujar Tito.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo memperbesar alokasi menjadi Rp4 miliar per kabupaten dan meminta Mendagri menghitung provinsi dengan dampak terparah untuk diberikan dana tambahan. “Yang paling berat, kirim Rp20 miliar,” kata Presiden.
Tito menjelaskan kendala daerah dalam penanganan bencana, terutama terkait anggaran. Beberapa daerah hanya memiliki Rp75 juta hingga Rp300 juta untuk biaya tak terduga. Meski pemerintah pusat menyediakan bantuan untuk kebutuhan besar seperti pangan, BBM, dan listrik, kebutuhan kecil namun mendesak seperti pampers bayi dan perlengkapan perempuan tetap memerlukan perhatian segera.
Selain itu, Mendagri telah menerbitkan surat edaran untuk memobilisasi dukungan antar-daerah. Dari langkah ini, terkumpul Rp34 miliar yang langsung disalurkan ke tiga provinsi terdampak, termasuk Lhokseumawe yang menerima Rp3 miliar dari daerah lain.
Rapat ini juga dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota terdampak. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran daerah sebagai garda depan. “Kalian panglima-panglima terdepan. Saya kerahkan dukungan supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Presiden.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan bencana dan meringankan beban masyarakat terdampak.
Sumber & informasi lebih lanjut: JurnalLugas.Com
