JurnalLugas.Com — Lembaga pemantau antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan fakta krusial terkait penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari total laporan yang disampaikan ICW sepanjang tahun 2025, satu dari tiga kasus dipastikan tidak akan diproses lebih lanjut oleh KPK.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menjelaskan bahwa salah satu laporan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kegiatan retret kepala daerah. Menurutnya, KPK telah memberikan balasan resmi bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
“Untuk laporan retret kepala daerah, KPK sudah menyampaikan tidak bisa dilanjutkan,” ujar Wana di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Dua Laporan Masih Menggantung
Selain kasus retret kepala daerah, ICW juga melaporkan dua dugaan korupsi lainnya. Pertama, dugaan penyimpangan dalam pengadaan gas air mata di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua, dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Hingga kini, dua laporan tersebut belum mendapatkan kejelasan dari KPK. ICW menyatakan masih menunggu respons resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
“Dua laporan lainnya belum ada balasan sampai sekarang,” kata Wana singkat.
ICW Dorong KPK Bertindak
ICW menegaskan pentingnya KPK segera mengambil langkah tegas, terutama terkait dugaan korupsi pengadaan gas air mata. Kasus ini dinilai memiliki dampak luas dan berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara serta isu hak asasi manusia.
“Kami mendorong KPK serius menindaklanjuti laporan gas air mata,” tegas Wana.
Rincian Laporan yang Disampaikan ICW
Dalam laporan retret kepala daerah, ICW menyoroti dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri berinisial TK bersama jajaran direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia serta PT Jababeka.
Sementara itu, untuk laporan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah, ICW melaporkan tiga penyelenggara negara ke KPK. Sebelumnya, pada 5 Agustus 2025, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan menelaahnya.
Adapun terkait laporan pengadaan gas air mata, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada 20 November 2025 menyebutkan bahwa laporan tersebut belum ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Transparansi Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Temuan ICW ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan dugaan korupsi. Publik berharap KPK tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas setiap pengaduan yang masuk.
Perkembangan penanganan kasus-kasus ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca berita investigatif dan analisis hukum lainnya di https://JurnalLugas.Com
