JurnalLugas.Com — Ancaman radikalisme kini kian mengkhawatirkan karena menyasar kelompok paling rentan: anak-anak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan sebanyak 112 anak di 26 provinsi di Indonesia terpapar paham radikal sepanjang tahun 2025, mayoritas melalui game online dan media sosial.
Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn.) Eddy Hartono, menegaskan bahwa radikalisasi tersebut terjadi sepenuhnya di ruang digital tanpa kontak fisik. Anak-anak berinteraksi dengan konten ekstrem, mengalami kerentanan psikologis, hingga terlibat sebagai lone actor atau pelaku tunggal.
“Anak yang terpapar radikalisme menjadi perhatian serius negara. Kami memastikan rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak berjalan optimal,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Target Baru Jaringan Terorisme: Anak dan Remaja
BNPT mencatat bahwa jaringan terorisme dan simpatisan kelompok ekstrem seperti ISIS dan Ansharuh Daulah kini secara sistematis menargetkan anak dan remaja. Proses rekrutmen dilakukan secara daring, bahkan tanpa pertemuan langsung. Dalam beberapa kasus, anak-anak melakukan baiat mandiri setelah terpapar propaganda digital.
Data BNPT menunjukkan usia anak yang terpapar rata-rata 13 tahun, dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Angka ini jauh lebih muda dibandingkan profil pelaku terorisme Indonesia periode 2014–2019 yang rata-rata berusia 28–35 tahun.
Menurut Eddy, kondisi tersebut diperparah oleh faktor psikologis. Banyak anak yang terpapar memiliki latar belakang trauma emosional, seperti mengalami perundungan di lingkungan sosial maupun berasal dari keluarga tidak utuh.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar ke depan. Anak-anak ini harus mendapatkan rehabilitasi agar tidak terjebak lebih jauh,” ungkapnya singkat.
Strategi Kontraradikalisasi Diperkuat
Merespons situasi ini, BNPT memperkuat strategi kontraradikalisasi nasional dengan melibatkan berbagai sektor. Sejumlah program pencegahan terus digencarkan, di antaranya Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta optimalisasi peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi.
Tak hanya itu, BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian dan lembaga. Satgas ini bertugas menyebarluaskan narasi perdamaian, memperkuat ideologi Pancasila, serta meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.
Eddy menegaskan bahwa perlindungan ruang digital merupakan kunci utama dalam sistem deteksi dini dan keterlibatan dini guna memutus rantai penyebaran ideologi radikal.
“Kami berkomitmen membangun sistem peringatan dan keterlibatan dini demi keamanan nasional dan terwujudnya Indonesia Emas 2045,” katanya.
Gim, Meme, hingga Musik Jadi Media Propaganda
Kelompok Ahli BNPT, Reni Kusumowardhani, menambahkan bahwa temuan 112 anak terpapar menjadi bukti nyata bahwa radikalisasi telah masuk ke ruang digital yang sangat dekat dengan kehidupan anak.
Ia menjelaskan, kelompok teroris memanfaatkan berbagai medium populer seperti gim daring, video pendek, meme, musik, hingga narasi heroisme dan solidaritas semu untuk menarik simpati anak dan remaja.
“Kerentanan anak dimanfaatkan secara halus dan masif melalui konten yang tampak menghibur,” jelas Reni singkat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dan lingkungan keluarga dalam meningkatkan literasi digital serta membangun keberanian anak untuk menolak dan melaporkan konten berbahaya.
Ajakan Bersama Lindungi Generasi Muda
BNPT mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari kementerian dan lembaga, masyarakat, orang tua, hingga pendidik—untuk bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap aman bagi anak. Perlindungan generasi muda dari ideologi radikal dinilai sebagai investasi penting demi masa depan Indonesia.
Upaya kolektif ini diharapkan mampu membentengi anak-anak dari ancaman ekstremisme serta menjaga stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan.
Baca berita dan analisis mendalam lainnya hanya di https://jurnalluguas.com
