JurnalLugas.Com – Sanae Takaichi resmi kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang setelah memenangkan pemungutan suara parlemen pada Rabu (18/2). Kemenangan ini menyusul hasil gemilang Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu Majelis Rendah yang digelar 8 Februari lalu.
Langkah konstitusional langsung ditempuh sebelum sidang reguler parlemen dimulai. Seluruh anggota kabinet mengundurkan diri secara kolektif, sesuai aturan dasar pemerintahan Jepang. Namun, perombakan besar dipastikan tidak terjadi. Takaichi dijadwalkan membentuk kabinet baru di hari yang sama dengan komposisi yang relatif tetap guna menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan.
Menang Telak di Dua Majelis
Dalam pemungutan suara di Majelis Rendah, Takaichi meraih 354 suara mayoritas dari koalisi berkuasa. Sementara di Majelis Tinggi, ia menang pada putaran kedua dengan 125 suara, mengungguli rivalnya, Junya Ogawa, yang memperoleh 65 suara.
Dominasi LDP di parlemen semakin kokoh setelah partai tersebut mencetak sejarah dengan merebut 316 dari total 465 kursi Majelis Rendah. Capaian ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, satu partai kembali menguasai lebih dari dua pertiga kursi — membuka peluang besar untuk agenda perubahan konstitusi.
Kabinet Dipertahankan, Fokus Stabilitas
Beberapa menteri kunci tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan baru. Di antaranya Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Keuangan Satsuki Katayama, serta Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi.
Seorang pejabat senior LDP yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Stabilitas kabinet menjadi sinyal kuat bagi pasar dan mitra internasional bahwa Jepang menjaga konsistensi arah kebijakan.”
Kebijakan Fiskal Agresif dan Pajak Pangan
Pada Rabu malam, Takaichi dijadwalkan menyampaikan konferensi pers terkait arah kebijakan fiskal pemerintahannya. Ia menyebut pendekatannya sebagai “agresif tapi terukur,” dengan fokus pada pemulihan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah yang akan diusulkan adalah penghapusan sementara pajak konsumsi makanan selama dua tahun ke depan. Saat ini, Jepang menerapkan pajak pangan sebesar 8 persen. Pemerintah akan meminta rekomendasi sementara dari dewan lintas partai sebelum musim panas terkait rencana pembekuan pajak tersebut.
Ekonom Universitas Tokyo, dalam analisis singkatnya, menyebut kebijakan itu sebagai “stimulus langsung ke rumah tangga, namun tetap perlu pengawasan ketat terhadap defisit fiskal.”
Amandemen Pasal 9 dan Penguatan Pertahanan
Isu yang tak kalah krusial adalah dorongan perubahan konstitusi, khususnya revisi Pasal 9 yang selama ini menegaskan prinsip pasifisme Jepang dan melarang penggunaan kekuatan militer untuk tujuan ofensif.
Takaichi menyatakan keinginannya agar Jepang memiliki fleksibilitas pertahanan yang lebih kuat di tengah dinamika keamanan kawasan. Namun, proses amandemen tidak sederhana. Dukungan dua pertiga anggota di kedua majelis parlemen menjadi syarat mutlak sebelum referendum nasional dapat digelar.
Dengan komposisi kursi saat ini, peluang politik terbuka, meski tetap membutuhkan konsolidasi lintas fraksi.
Hubungan dengan China
Di luar negeri, Takaichi menghadapi ujian diplomatik, khususnya dalam hubungan dengan China. Pernyataannya pada November 2025 yang menyebut kemungkinan Jepang bertindak jika Taiwan diserang sempat memicu ketegangan regional.
Pengamat hubungan internasional menilai, kepemimpinan periode kedua ini akan menjadi penentu arah keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan stabilitas hubungan dagang Jepang dengan Beijing.
Kembalinya Takaichi ke kursi Perdana Menteri menandai babak baru politik Jepang kombinasi antara stabilitas domestik, reformasi fiskal progresif, serta wacana perubahan konstitusi yang berpotensi mengubah wajah kebijakan pertahanan Negeri Sakura.
Baca berita internasional dan analisis geopolitik lainnya di https://JurnalLugas.Com
