JurnalLugas.Com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama puluhan pihak lain terkait dugaan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan total 27 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan proyek di wilayah tersebut. Seluruh pihak yang diamankan kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang yang diduga diterima oleh pihak kepala daerah terkait pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
“Diduga terdapat penerimaan yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,” ujar Budi dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (13/3/2026).
KPK Dalami Peran Bupati dan Pihak Lain
Menurut Budi, penyidik saat ini masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan awal sebelum menentukan status hukum para pihak.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi salah satu pihak yang tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik lembaga antirasuah. Selain kepala daerah, sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta juga turut dimintai keterangan.
KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan apakah para pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan awal selesai.
Dugaan Suap Proyek Daerah
Kasus ini diduga berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. KPK menduga terdapat praktik pemberian imbalan kepada pejabat daerah agar perusahaan tertentu memperoleh pekerjaan proyek.
Meski demikian, pihak KPK belum mengungkap secara rinci jenis proyek maupun nilai uang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.
Komitmen KPK Berantas Korupsi Daerah
Operasi tangkap tangan ini kembali menunjukkan fokus KPK dalam menindak praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Selama beberapa tahun terakhir, kasus suap proyek dan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang paling sering ditangani lembaga antirasuah.
KPK menegaskan akan terus menindak tegas setiap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.
Perkembangan terbaru terkait kasus OTT di Cilacap ini akan diumumkan setelah KPK menyelesaikan proses pemeriksaan awal terhadap seluruh pihak yang diamankan.
Baca berita selengkapnya di JurnalLugas.Com.
(SF)
