JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase krusial dalam proses implementasi nasional. Di tengah berbagai evaluasi yang muncul, pemerintah menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari penguatan kebijakan agar semakin tepat sasaran.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, menekankan bahwa setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan justru menjadi bahan koreksi penting dalam memperbaiki kualitas program.
“Evaluasi itu bukan kelemahan, tetapi fondasi untuk memperkuat sistem agar lebih akuntabel,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa 14 April 2026.
Evaluasi Bukan Alasan Melemahkan Program
Mardiono mengingatkan, kritik terhadap pelaksanaan MBG harus ditempatkan secara proporsional. Menurutnya, upaya pembenahan tidak boleh dimanfaatkan untuk membangun persepsi negatif yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
Ia mengakui adanya potensi penyimpangan oleh oknum tertentu. Namun, hal tersebut dinilai sebagai persoalan individu, bukan kegagalan kebijakan secara keseluruhan.
“Jika ada pelanggaran, yang ditindak adalah pelakunya. Program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dihentikan hanya karena ulah segelintir pihak,” tegasnya.
Perbaikan Regulasi dan Pengawasan Diperkuat
Pemerintah, lanjut Mardiono, tengah memperketat regulasi serta sistem pengawasan guna menutup celah yang berpotensi disalahgunakan. Fokus utama diarahkan pada transparansi distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Langkah ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan program berjalan efektif di seluruh daerah.
Di sisi lain, berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, MBG disebut mendapat respons positif dari masyarakat. Selain membantu pemenuhan gizi, program ini juga dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha kecil dan rantai pasok daerah.
Bagian dari Transformasi Ekonomi Nasional
Lebih jauh, Mardiono mengaitkan program MBG dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong reformasi tata kelola ekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah saat ini fokus memperbaiki struktur ekonomi yang selama ini dinilai masih menyisakan kebocoran, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Perbaikan ini bertujuan agar kekayaan negara tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Program MBG, dalam konteks ini, dipandang sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat keadilan sosial sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Ajakan Jaga Persatuan dan Dukungan Publik
Menutup pernyataannya, Mardiono mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam narasi yang berpotensi memecah belah. Ia menilai, dukungan kolektif menjadi kunci keberhasilan agenda besar transformasi nasional.
“Ini momentum memperbaiki arah bangsa. Jangan sampai kepentingan sempit menghambat langkah menuju keadilan ekonomi,” katanya.
Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan semakin kuat sebagai kebijakan strategis yang berpihak pada rakyat.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
