JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan menjadi salah satu solusi untuk membantu peternak ayam petelur di Jawa Timur yang tengah menghadapi tekanan harga. Langkah ini diambil setelah aksi damai peternak di Magetan yang memprotes anjloknya harga telur di tingkat kandang dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur telah diminta meningkatkan penggunaan telur dalam menu MBG. Kebijakan itu ditujukan untuk memperbesar penyerapan hasil produksi peternak lokal sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
Menurut Nanik, penggunaan telur dalam paket menu MBG yang sebelumnya diberikan dua kali dalam sepekan kini direncanakan meningkat menjadi tiga kali dalam seminggu, terutama di wilayah dengan produksi telur tinggi seperti Magetan.
“Program MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus memberi dampak ekonomi nyata bagi pelaku usaha lokal, termasuk peternak ayam petelur,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.
Kebijakan tersebut dinilai penting mengingat harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada jauh di bawah harga acuan pemerintah. Kondisi itu membuat banyak peternak mengalami tekanan biaya produksi, terutama akibat mahalnya harga pakan ternak dan melimpahnya stok telur di pasaran.
Di Kabupaten Magetan, SPPG selama ini disebut telah menggunakan pasokan telur dari peternak lokal tanpa mengambil suplai dari luar daerah. Pola tersebut diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi masyarakat sekaligus membantu peternak mempertahankan usaha mereka.
Gelombang keresahan peternak sebelumnya terlihat dalam aksi damai yang digelar di kawasan Alun-Alun Magetan dan sekitar Masjid Agung Baitussalam. Dalam aksi itu, para peternak membagikan sekitar tiga ton telur gratis kepada warga sebagai simbol protes atas jatuhnya harga telur di kandang.
Para peternak menyebut harga telur saat ini hanya berkisar Rp22 ribu hingga Rp22.800 per kilogram. Nilai tersebut masih berada di bawah harga acuan pembelian pemerintah yang dipatok sekitar Rp26.500 per kilogram.
Situasi itu memicu kekhawatiran karena banyak peternak mulai kesulitan menutup biaya operasional harian. Selain harga jual yang rendah, tingginya biaya pakan dan kondisi overproduksi membuat distribusi telur tidak terserap optimal oleh pasar.
Penguatan penggunaan telur dalam program MBG pun dipandang sebagai langkah cepat pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi masyarakat dan keberlangsungan usaha peternak lokal. Jika serapan meningkat secara konsisten, stabilitas harga telur di tingkat produsen diharapkan perlahan kembali membaik.
Baca berita terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
