JurnalLugas.Com – Hasil survei nasional terbaru menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, tingkat kepuasan publik dinilai tetap berada pada level yang cukup kuat.
Temuan tersebut berasal dari survei yang dilakukan Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) pada periode 18 hingga 26 Mei 2026.
Berdasarkan hasil riset itu, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo, sedangkan 28,9 persen mengaku belum puas.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai angka tersebut mencerminkan masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Jika digabungkan antara yang puas dan cukup puas, angkanya mencapai sekitar 64,8 persen. Ini menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Bahtra, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Ia menilai Presiden Prabowo berupaya memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam melalui penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal kepada negara.
Bahtra mengatakan pemerintah juga berkomitmen menindak praktik-praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, termasuk dugaan manipulasi nilai ekspor komoditas strategis seperti nikel dan crude palm oil (CPO).
“Presiden ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Itu menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini,” kata Bahtra.
Selain memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan dan perkebunan, pemerintah juga terus mendorong percepatan program hilirisasi industri.
Kebijakan tersebut diyakini menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Bahtra menyebut upaya pembenahan tata kelola sumber daya alam memang bukan pekerjaan yang mudah karena melibatkan berbagai kepentingan.
Namun, menurutnya, pemerintah berkomitmen menjalankan agenda tersebut secara bertahap.
Survei Puspoll Indonesia sendiri melibatkan 2.400 responden yang dipilih menggunakan metode probability sampling melalui teknik multistage random sampling.
Pengambilan sampel mempertimbangkan keseimbangan wilayah perkotaan dan pedesaan serta proporsi jumlah pemilih di setiap provinsi.
Penelitian tersebut memiliki margin of error sekitar ±2 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, sehingga hasilnya dinilai mampu memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Baca berita nasional dan informasi terpercaya lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
