JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepolisian harus menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan rakyat melalui penegakan hukum yang adil dan profesional.
Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara di Markas Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa seluruh aparat negara, termasuk anggota Polri, menjalankan tugas dengan dukungan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
Karena itu, setiap personel kepolisian dituntut hadir sebagai pelindung dan pelayan rakyat bukan penindas.
Menurut Presiden, kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya ketika masyarakat menghadapi persoalan keamanan maupun membutuhkan perlindungan hukum.
“Polisi harus selalu hadir untuk masyarakat. Tugas utamanya melayani, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada rakyat,” ujar Prabowo.
Selain memperkuat pelayanan publik, Presiden juga meminta Polri terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Perkembangan teknologi dinilai telah mengubah pola kejahatan yang semakin kompleks sehingga aparat penegak hukum dituntut mampu beradaptasi.
Prabowo menilai penguasaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam mendukung penegakan hukum.
Ia menekankan bahwa aparat yang terus belajar dan menguasai inovasi teknologi akan lebih siap menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern, mulai dari kejahatan siber hingga modus kriminal berbasis teknologi.
Penegakan Hukum Harus Berkeadilan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden kembali mengingatkan pentingnya supremasi hukum yang berdiri di atas prinsip keadilan.
Ia menolak praktik penegakan hukum yang hanya menyasar kelompok tertentu atau dipengaruhi kepentingan politik maupun kekuatan ekonomi.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan status sosial maupun kekuasaan.
“Hukum harus menjadi pelindung keadilan, bukan alat kepentingan kelompok ataupun balas dendam politik,” kata Prabowo.
Ia juga mengingatkan agar aparat menjauhi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan setiap proses hukum berlangsung secara objektif, transparan, serta akuntabel.
Jaga Kepercayaan Publik Bukan Pencitraan
Presiden menilai kepercayaan masyarakat merupakan modal terbesar bagi institusi kepolisian.
Oleh sebab itu, seluruh anggota Polri diminta menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat bukan pencitraan
Menurutnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Momentum HUT Bhayangkara Ke-80, lanjut Presiden, menjadi pengingat bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar untuk terus bertransformasi menjadi institusi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap mengedepankan nilai-nilai pelayanan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ikuti berita nasional, politik, ekonomi, dan informasi terpercaya lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
