JurnalLugas.Com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap titik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh setelah pemerintah menilai distribusi layanan sebelumnya belum sepenuhnya berbasis kebutuhan gizi masyarakat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, pihaknya kini sedang memverifikasi kembali seluruh data lokasi SPPG agar penempatannya lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi, wilayah rentan, serta kawasan yang masih minim akses layanan pemenuhan gizi.
Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan program, pendirian dapur MBG lebih banyak mempertimbangkan aspek teknis pembangunan dibanding pemetaan kebutuhan gizi di suatu wilayah.
“Dulu fokusnya lebih kepada lokasi yang memungkinkan dibangun dapur dan dekat dengan sekolah. Sekarang pendekatannya diperbaiki agar benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan,” ujar Agustina usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Data SPPG Disisir Ulang
BGN saat ini melakukan pendataan ulang terhadap seluruh titik SPPG yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap perencanaan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan layanan di satu wilayah, sementara daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan gizi justru belum terlayani.
Agustina mengakui dalam praktik sebelumnya ditemukan sejumlah lokasi yang memiliki beberapa SPPG dalam radius berdekatan. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih layanan.
Karena itu, pemerintah kini menerapkan pendekatan berbasis data agar distribusi fasilitas pemenuhan gizi lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Lebih dari 62 Juta Penerima Manfaat Diverifikasi
BGN juga tengah memutakhirkan data sekitar 62,7 juta calon penerima manfaat Program MBG.
Proses tersebut mencakup verifikasi kategori penerima, tingkat kerentanan sosial, hingga kondisi kesehatan masyarakat di berbagai daerah.
Hasil pendataan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas penerima bantuan pangan bergizi sehingga program dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah ingin memastikan bantuan tidak hanya menjangkau peserta didik, tetapi juga kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi mengalami kekurangan gizi.
Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta BGN mengkaji ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis.
Presiden menekankan agar kelompok masyarakat pada lapisan ekonomi terbawah, keluarga rentan, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Agustina mengatakan berbagai masukan dari kementerian, lembaga, maupun para pemangku kepentingan akan dikaji secara komprehensif sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan.
“Semua masukan akan dipelajari terlebih dahulu agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal,” kata Agustina.
Pembenahan Tata Kelola Program MBG
Proses evaluasi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program MBG setelah muncul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN terkait pengelolaan program periode 2025–2026.
Pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya menyasar aspek administrasi dan pengawasan anggaran, tetapi juga memastikan distribusi layanan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan sistem pemetaan yang lebih akurat, BGN berharap setiap dapur MBG mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mempercepat upaya pemerintah dalam menekan angka stunting nasional dan meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia.
Ikuti berita nasional dan kebijakan publik terbaru lainnya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com/
(Catur)
