JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar sanitasi.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi ketentuan keamanan pangan.
Penutupan dilakukan setelah hasil pemeriksaan dinas kesehatan di daerah menunjukkan adanya dapur yang tidak layak secara sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, persoalan sanitasi tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerima MBG.
Dalam rapat koordinasi khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026, Sudaryono menyebut ratusan dapur tersebut telah dipastikan tidak memenuhi persyaratan sehingga harus dihentikan secara permanen.
Menurut dia, langkah itu sekaligus menunjukkan bahwa BGN tidak ingin mengejar perluasan layanan MBG dengan mengorbankan aspek keamanan makanan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap dapur MBG belum berhenti. Sekitar 3.000 SPPG lainnya masih menjalani proses pemeriksaan oleh dinas kesehatan di wilayah masing-masing. Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum dapur dinyatakan layak menjalankan pelayanan.
Sudaryono meminta proses pemeriksaan dilakukan secara serius dan tidak sekadar mengejar kecepatan.
Baginya, standar kesehatan harus tetap menjadi ukuran utama karena penerima manfaat MBG banyak berasal dari kalangan anak-anak.
Ia menegaskan, dapur yang belum memenuhi persyaratan tidak boleh dipaksakan untuk beroperasi hanya demi mempercepat pelayanan.
BGN, kata Sudaryono, lebih memilih menghentikan operasional dapur yang bermasalah daripada mengambil risiko terhadap keselamatan penerima makanan.
“Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” ujar Sudaryono, menekankan pentingnya pemeriksaan sanitasi sebelum sebuah dapur MBG beroperasi.
Pemerintah daerah juga mendapat apresiasi karena turut membantu proses pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
Keterlibatan dinas kesehatan daerah dinilai penting mengingat pengawasan sanitasi harus dilakukan secara langsung terhadap kondisi masing-masing dapur.
Kebijakan penutupan permanen 504 dapur tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG semakin diperketat.
BGN tidak hanya menilai keberadaan dan kapasitas dapur, tetapi juga memastikan fasilitas yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan.
Bagi program berskala nasional seperti MBG, persoalan keamanan pangan menjadi salah satu faktor yang menentukan kepercayaan masyarakat.
Satu kasus keracunan saja dapat berdampak luas terhadap penerima manfaat sekaligus menimbulkan persoalan serius dalam pelaksanaan program.
Karena itu, BGN menegaskan penerapan prinsip tanpa toleransi terhadap kejadian keracunan. Pengawasan terhadap dapur yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pemeriksaan akan menjadi bagian penting untuk mencegah masalah serupa terjadi kembali.
Sudaryono menyampaikan bahwa BGN menginginkan tidak ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG ke depan.
Prinsip tersebut menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk mempertahankan standar keamanan pangan meski konsekuensinya harus menutup dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
Dengan masih adanya ribuan dapur yang menjalani pemeriksaan, proses pembenahan MBG diperkirakan belum selesai.
Hasil evaluasi dinas kesehatan akan menentukan apakah SPPG dapat melanjutkan operasional atau justru harus dihentikan apabila ditemukan persoalan sanitasi yang tidak dapat ditoleransi.
Langkah BGN ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas, kebersihan, keamanan, serta kepastian makanan layak dikonsumsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program tersebut.
Untuk informasi dan berita terbaru lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
