JurnalLugas.Com – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya peningkatan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Namun, Yusril menegaskan bahwa ini hanya wacana yang berkembang dan belum ada pembicaraan resmi terkait hal ini baik dalam Koalisi Indonesia Maju maupun dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Saya belum mendengar secara resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40 kementerian. Jadi, ya, ada penambahan sekitar enam kementerian dari yang sekarang,” kata Yusril saat diwawancarai di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.
Meskipun begitu, Yusril menyebutkan bahwa sejauh ini hanya ada pembahasan mengenai struktur kabinet.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyatakan dukungannya kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara. Ia berpendapat bahwa pembatasan jumlah kabinet dalam undang-undang tersebut menyulitkan presiden dalam mewujudkan program kerjanya.
“Di satu sisi, kita selalu mengatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. Bagaimana presiden mengangkat menteri jika kementeriannya tidak ada,” ujar Yusril.
Yusril menambahkan bahwa presiden seharusnya memiliki kebebasan dalam menyusun kabinetnya, termasuk dalam menambah, mengurangi, menggabungkan, atau memisahkan kementerian.
“Seharusnya presiden diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kementerian, membubarkan, memperluas kewenangan, atau menggabungkan kementerian yang ada. Itu sepenuhnya kita serahkan kepada presiden,” jelas Yusril.
Yusril menekankan bahwa jika dulu presiden bekerja untuk melaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang presiden bekerja untuk mewujudkan program yang dijanjikan saat kampanye.
“Untuk melaksanakan programnya, mau tidak mau harus ada kementerian yang menangani hal itu. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang tentang memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, susu gratis, dan lain-lain. Siapa yang akan menangani itu? Apakah cukup dengan kementerian yang ada atau perlu ada kementerian khusus? Program seperti makan siang gratis ini tidak ada pada pemerintahan sebelumnya,” ujar Yusril.
Dalam Musyawarah Dewan Partai PBB, yang dihadiri oleh jajaran pengurus pusat hingga daerah, agenda utama adalah pelantikan presiden-wakil presiden periode 2024-2029, pembentukan dan pelantikan kabinet, serta pemilihan kepala daerah serentak.
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Yusril, yang juga akan membahas dan menetapkan jadwal Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang.
“Saya harap kita semua memiliki jiwa besar, bersabar, dan dengan hati serta pikiran yang tenang membahas berbagai agenda dalam persidangan Musyawarah Dewan Partai ini demi kepentingan dan kemaslahatan kita semua,” ujar Yusril dalam sambutannya saat membuka rapat tersebut.
Musyawarah Dewan Partai dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.30 WIB. Pada acara pembukaan, Yusril didampingi oleh jajaran pengurus pusat PBB, termasuk Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor.
