JurnalLugas.Com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan bahwa program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap dijalankan sesuai jadwal pada tahun 2027. Kepastian ini disampaikan meski ada protes dari kalangan pengusaha dan pekerja.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat, 31 Mei 2024, Moeldoko menegaskan bahwa implementasi pemotongan iuran Tapera bagi pekerja akan dimulai setelah terbitnya Keputusan Menteri, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Tenaga Kerja.
“Tapera tidak akan ditunda,” tegas Moeldoko. “Program ini akan dimulai dengan ASN yang iurannya sebesar setengah persen dari APBN, setelah ada peraturan menteri dari Kemenkeu. Selanjutnya, pekerja swasta akan mengikuti setelah peraturan menteri dari Kemenaker diterbitkan.”
Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah memahami keresahan publik terkait program ini. Ia menjelaskan bahwa Tapera adalah bentuk tabungan, bukan sekadar potongan gaji. Pemerintah, lanjut Moeldoko, selalu hadir dalam berbagai situasi, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
Moeldoko juga menambahkan bahwa program Tapera diperluas hingga mencakup pekerja mandiri dan swasta karena masih ada masalah backlog perumahan. Berdasarkan data, sekitar 9,9 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah.
“Maka kita berpikir keras agar masyarakat yang mengalami kenaikan gaji dapat menyesuaikan dengan tingkat inflasi saat ingin memiliki rumah,” jelas Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko mengingatkan bahwa masalah kepemilikan rumah bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Ia meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dan menyelesaikan masalah ini hingga 2027.
“Ada Malaysia, Singapura, yang juga menghadapi masalah serupa. Ini tugas negara. Beri kesempatan pemerintah untuk bekerja. Jika ada yang perlu dibahas lebih jauh, masih ada waktu hingga 2027,” tutup Moeldoko.
