JurnalLugas.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) menghindari birokrasi yang berbelit dan membingungkan masyarakat. Salah satu inisiatif yang dianjurkan adalah pembentukan mal pelayanan publik, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa Barat yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024), mengungkapkan bahwa mal pelayanan publik juga dapat bekerja sama dengan sektor perbankan. Bank daerah Jawa Barat, yang dianggap sebagai salah satu bank paling sehat di Indonesia, dapat menjadi sarana untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada masyarakat kurang mampu.
Selain memperbaiki pelayanan publik, Kemendagri juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tito mencatat bahwa realisasi pendapatan di Jawa Barat sudah cukup baik, dengan angka di atas rata-rata nasional baik dari segi pendapatan maupun belanja. Namun, ia juga menekankan bahwa ada beberapa daerah yang masih berada di bawah rata-rata nasional dalam hal belanja.
Untuk meningkatkan pendapatan, Tito mengusulkan agar pemda mendukung sektor swasta, mulai dari pengusaha besar hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menghidupkan sektor riil swasta, pendapatan dari retribusi dan pajak akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.
Tito juga menyoroti bahwa hanya dua daerah di Jawa Barat yang PAD-nya melebihi dana transfer dari pusat, yaitu pemerintah provinsi dan Kota Bekasi. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pemda tidak terlalu bergantung pada dana transfer daerah dari pusat, karena jika pendapatan pusat menurun, dana transfer untuk daerah juga akan berkurang.
Untuk mengatasi hal ini, Tito menyarankan efisiensi belanja daerah, termasuk pengeluaran pegawai. Ia juga mengusulkan agar belanja daerah tidak hanya dilakukan di akhir tahun, tetapi direncanakan dalam target tiga atau empat bulan untuk memastikan uang beredar di masyarakat sepanjang tahun.
Dengan strategi ini, uang yang beredar di masyarakat dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi rumah tangga menurun, pertumbuhan ekonomi juga akan melambat.
Melalui berbagai upaya ini, diharapkan pemerintah daerah di Jawa Barat dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pendapatan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
