JurnalLugas.Com — Pemerintah mempercepat langkah strategis dalam memperkuat kawasan perbatasan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Fokus ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan nasional dari pinggiran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam menangkap momentum program renovasi rumah yang kini diperluas cakupannya. Dalam rapat koordinasi bersama jajaran BNPP di Jakarta, ia meminta agar program tersebut dijalankan dengan pendekatan presisi dan penuh tanggung jawab.
Menurut Tito, program yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami peningkatan signifikan dari target awal. Jika sebelumnya hanya dirancang untuk 10.000 unit, kini jumlahnya ditingkatkan menjadi 15.000 unit RTLH khusus untuk wilayah perbatasan.
“Kenaikan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah. Saya minta BNPP benar-benar menangkap peluang ini dan mengerjakannya dengan hati,” ujar Tito dalam arahannya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan pemetaan lokasi. BNPP diminta segera mengidentifikasi wilayah prioritas serta mendistribusikan kuota pembangunan secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, akurasi data penerima menjadi faktor krusial agar bantuan tidak salah sasaran. Untuk itu, BNPP diarahkan menjalin koordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik yang telah memiliki basis data sosial-ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data BPS sudah sangat rinci, mulai dari kondisi ekonomi hingga kelayakan hunian. Ini harus dimanfaatkan agar program tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program ini dinilai memiliki dampak strategis dalam jangka panjang. Tito meyakini bahwa peningkatan kualitas hunian akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan.
Dalam perspektif pertahanan, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki peran penting sebagai lapisan terdepan penjaga kedaulatan. Dengan kondisi hidup yang lebih layak, diharapkan muncul rasa memiliki dan loyalitas yang semakin kuat terhadap negara.
“Ketika kesejahteraan meningkat, nasionalisme juga akan tumbuh. Mereka akan menjadi buffer penting bagi pertahanan negara,” ujarnya.
Langkah percepatan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan, melainkan menyasar daerah-daerah strategis yang selama ini kurang tersentuh. Program RTLH di perbatasan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan secara nyata hingga ke garis terluar Indonesia.
Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan data yang akurat, pemerintah optimistis program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih kuat di kawasan perbatasan.
Baca selengkapnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
