JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri bagi tujuh orang terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Langkah ini diambil untuk memperlancar proses penyidikan dan mencegah potensi pelarian atau penghilangan barang bukti.
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 981 tahun 2024 tentang larangan berpergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Larangan ini berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Pada hari yang sama, KPK juga mengumumkan penetapan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Namun, KPK belum mengonfirmasi apakah tujuh orang yang dicegah ke luar negeri tersebut adalah para tersangka yang sama. Identitas para tersangka dan pihak yang dicegah ke luar negeri masih dirahasiakan hingga penyidikan rampung, sesuai dengan kebijakan internal KPK.
Penetapan tujuh tersangka ini dilakukan pada 26 Juli 2024, dan proses penyidikan saat ini sedang berlangsung dengan pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan barang bukti, seperti yang dijelaskan oleh Tessa.
KPK memulai penyidikan kasus ini pada 19 Maret 2024, setelah sebelumnya meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus ini sejak 10 Mei 2023, dan mengambil langkah yang berbeda dari biasanya dalam penanganan kasus ini.
Ghufron menyebutkan bahwa biasanya KPK mengumumkan status penyidikan dan penetapan tersangka secara bersamaan. Namun, dalam kasus ini, KPK memilih untuk merilis status penyidikan terlebih dahulu sebelum menetapkan tersangka. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan tanpa hambatan dan meminimalisir risiko intervensi.
Dalam penanganan kasus korupsi ini, KPK juga menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang KPK, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan jika KPK telah lebih dahulu memulainya. Namun, jika penyidikan lebih dulu dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, kedua lembaga tersebut harus memberitahu KPK dalam waktu 14 hari setelah penyidikan dimulai.
Selain itu, KPK juga mempelajari tiga korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini, dengan total indikasi kerugian negara mencapai Rp3,45 triliun. Angka ini berbeda dengan Kejaksaan Agung yang sebelumnya menyebutkan ada empat korporasi terindikasi melakukan fraud.
Penanganan kasus korupsi LPEI ini menjadi salah satu upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor pembiayaan ekspor, yang diharapkan dapat memperbaiki sistem keuangan dan ekonomi nasional serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
