JurnalLugas.Com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, telah menyampaikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait adanya keinginan intervensi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wapres pada Kamis, 15 Agustus 2024, Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda dengan fungsi dan peran masing-masing.
Cak Imin mengutip pernyataan Ma’ruf Amin, “Semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda. PBNU adalah organisasi masyarakat, sementara PKB adalah organisasi politik.” Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa setiap organisasi harus tetap berjalan sesuai dengan aturan konstitusional yang berlaku.
Seperti yang diketahui, Ma’ruf Amin adalah salah satu pendiri dan ketua dewan syuro pertama PKB, sebelum posisi tersebut diemban oleh KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur.
Muhaimin juga menegaskan pentingnya PBNU untuk tetap mematuhi konstitusi, baik yang mengatur Partai Politik maupun Organisasi Masyarakat. “Saya berharap PBNU untuk taat kepada konstitusi. Jika tidak patuh pada konstitusi, mau taat kepada apa lagi?” ujar Cak Imin dengan tegas.
Meskipun demikian, Muhaimin menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati PBNU, terutama dalam hal masukan dan kritik yang dapat menjadi modal berharga bagi PKB untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Ia menambahkan, “PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda secara konstitusional. Masing-masing memiliki jaminan oleh konstitusi negara.”
Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang mengakui bahwa NU dan PKB adalah dua entitas yang terpisah. Meskipun PKB lahir dari rahim NU, Yahya menegaskan bahwa tidak ada hubungan struktural antara kedua organisasi ini. “NU dan PKB adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah. PBNU tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang berdampak langsung pada PKB, seperti memecat Ketua Umum PKB atau membatalkan keputusan PKB,” kata Yahya di Surabaya, Jawa Timur.
Dengan demikian, baik PKB maupun PBNU diharapkan tetap menjalankan peran mereka sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku, sambil tetap menjaga harmoni dan saling menghormati sebagai bagian dari satu bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.
