JurnalLugas.Com – Penangkapan mantan Bupati Batu Bara, Zahir, oleh Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) telah menimbulkan reaksi pembelaan dari DPD PDIP Sumut. Sarma Hutajulu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sumut, menyoroti bahwa tindakan penyidik harus sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun juga perlu mempertimbangkan ketentuan politis.
Menurut Sarma, Kapolri telah mengeluarkan telegram dengan Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang mengatur penundaan proses hukum terhadap kasus pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024. Telegram ini dimaksudkan agar Pilkada berjalan kondusif dan berlaku untuk semua tahapan pemilu, termasuk Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
“Kapolri telah mengeluarkan telegram dengan Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024 agar pilkada dapat berjalan kondusif,” ujar Sarma 03 September 2024.
Sarma menegaskan bahwa pernyataan ini bukan untuk menghalangi tugas polisi, melainkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap ketidakpatuhan Polda Sumut terhadap perintah pimpinan. Ia mengingatkan bahwa jika Polda Sumut tidak mengikuti surat dari Kapolri, akan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Sarma juga mengingatkan bahwa Zahir saat ini berstatus sebagai bakal calon bupati Kabupaten Batu Bara. PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung, ingin memastikan agar penangkapan ini tidak dipolitisasi atau menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Dia juga menyinggung kemungkinan adanya kaitan dengan Bobby Nasution, yang merupakan rival politik Zahir dalam Pilkada Batubara. Sarma mengingatkan agar masalah hukum yang dihadapi Zahir tidak dijadikan alat politik, khususnya dalam konteks persaingan politik yang lebih luas.
Dalam konteks ini, DPD PDIP Sumut berharap agar proses hukum terhadap Zahir dapat ditunda hingga pilkada selesai untuk memastikan bahwa pemilihan dapat berlangsung dengan adil dan kondusif.
