JurnalLugas.Com – Menjelang pelantikan presiden baru Indonesia pada akhir pekan ini, perhatian publik tertuju pada berbagai dinamika politik yang terjadi di balik layar. Di tengah persiapan tersebut, para elite politik berkumpul di kediaman pribadi Prabowo Subianto untuk membahas komposisi kabinet dan arah pemerintahan selama lima tahun ke depan. Namun, sosok penting yang tidak hadir dalam pertemuan ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan, seorang figur sentral yang telah memainkan peran krusial di berbagai sektor pemerintahan selama era Presiden Joko Widodo.
Akhir Era Luhut Binsar Pandjaitan
Setelah satu dekade menjadi tokoh berpengaruh di lingkaran kekuasaan, Luhut memutuskan untuk mundur dari dunia politik, terutama setelah mengalami masalah kesehatan serius tahun lalu.
Sosok berusia 77 tahun ini dikenal sebagai “pemecah masalah” yang mengawal berbagai kebijakan strategis, termasuk program hilirisasi dan transisi energi. Kepergiannya memunculkan kekhawatiran terkait siapa yang mampu melanjutkan perannya dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan politik yang kompleks.
Sebagai mantan jenderal bintang empat dan diplomat, Luhut dikenal memiliki kemampuan untuk memangkas birokrasi dan menarik investasi asing. Ia dipercaya menangani berbagai isu penting, mulai dari pengendalian pandemi hingga mengamankan pendanaan iklim pada tahun 2022.
Namun, salah satu warisannya yang paling signifikan adalah keberhasilannya dalam mendorong hilirisasi, yaitu kebijakan memaksimalkan potensi mineral Indonesia melalui pembangunan industri pengolahan.
Hilirisasi Sukses Ditangan Jokowi dan Luhut
Kebijakan hilirisasi bukanlah konsep baru, tetapi penerapannya di bawah pemerintahan Jokowi dan Luhut memberikan dampak nyata. Pada 2020, Indonesia melarang ekspor bijih nikel mentah, yang awalnya memicu ketegangan dengan mitra dagang seperti Uni Eropa.
Namun, langkah ini berhasil menarik miliaran dolar investasi, terutama dari Tiongkok, untuk membangun smelter di Indonesia dan menjadikan negara ini pemain dominan di pasar nikel global.
Keberhasilan hilirisasi nikel diikuti dengan pembatasan ekspor komoditas lain seperti tembaga dan bauksit. Namun, kebijakan ini juga memunculkan tantangan, terutama terkait kerusakan lingkungan dan dampak sosial, terutama di wilayah-wilayah seperti Sulawesi.
Selain itu, kebijakan larangan ekspor bauksit pada 2023 memicu protes dari penambang lokal dan anggota parlemen karena minimnya smelter yang siap beroperasi.
Masa Depan Hilirisasi di Bawah Prabowo
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melanjutkan hilirisasi sebagai bagian dari strategi ekonomi pemerintahannya. Ia bahkan berencana memperluas kebijakan tersebut ke sektor lain seperti minyak sawit dan gula. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan kebijakan hilirisasi tetap menguntungkan dan berkelanjutan secara ekonomi.
Tim Prabowo telah bekerja sama dengan McKinsey & Co. untuk meninjau efektivitas program hilirisasi. Salah satu langkah awal yang mungkin diambil adalah mengevaluasi larangan ekspor bauksit yang dianggap belum memberikan dampak optimal. Berbeda dengan sektor nikel, bauksit dan tembaga belum memiliki ekosistem industri yang kuat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati agar tidak merugikan perekonomian nasional.
Tekanan Anggaran dan Kebijakan Adaptif
Dengan anggaran terbatas yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya, Prabowo dihadapkan pada dilema antara melanjutkan kebijakan jangka panjang atau memenuhi kebutuhan pendapatan jangka pendek. Menurut Eve Warburton, peneliti dari Australian National University, Prabowo mungkin terpaksa melakukan penyesuaian jika hilirisasi di sektor tertentu tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Meskipun smelter nikel telah berkembang pesat, transformasi sektor kendaraan listrik dan baterai masih membutuhkan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi membutuhkan investasi dan perencanaan jangka panjang, yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan fiskal pemerintah saat ini.
Kepergian Luhut Binsar Pandjaitan dari panggung politik menandai berakhirnya era penting dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan besar untuk melanjutkan warisan Luhut dalam hilirisasi, sambil menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan ambisi pembangunan industri.
Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan mineralnya melalui hilirisasi akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan baru untuk menerapkan kebijakan yang fleksibel dan beradaptasi dengan dinamika global. Di tengah tekanan ekonomi dan ekspektasi publik, arah kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi penentu masa depan ekonomi Indonesia.
