JurnalLugas.Com — Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait pertukaran kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tambahan jatah kursi menteri untuk Golkar. Menurut Viktor, pernyataan semacam itu berpotensi merusak soliditas koalisi pemerintah.
“Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya dijaga oleh setiap anggota koalisi,” ujar Viktor dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10).
Ia menjelaskan bahwa pemilihan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024–2029 dilakukan melalui proses musyawarah mufakat antarfraksi. Viktor menekankan bahwa pemilihan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Viktor menyebut, proses pemilihan Ketua MPR telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR. Aturan tersebut mengedepankan mekanisme musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
“Pemilihan Ketua MPR mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 19 ayat 1 sampai 11, yang menyatakan bahwa pemilihan dapat dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR,” tambah Viktor.
Ia menegaskan, jika pemungutan suara dilakukan, maka kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna.
Viktor mengingatkan semua partai dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kebersamaan dan kerja sama demi kelancaran program pembangunan pemerintah. Menurutnya, sinergi antara anggota koalisi sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun mendatang.
“Soliditas dan kekompakan adalah kunci untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik,” tegas Viktor.
Pernyataan Bahlil Lahadalia
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Partai Golkar memperoleh delapan kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo-Gibran sebagai bagian dari kesepakatan dengan Partai Gerindra. Ia menyebut, kursi Ketua MPR diberikan kepada Gerindra sebagai bagian dari konsensus politik.
“Karena ini sudah terjadi, biar saya buka semuanya,” kata Bahlil dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (21/10).
Pernyataan Bahlil ini menimbulkan polemik, karena dianggap membuka negosiasi politik internal yang seharusnya tidak diumbar ke publik. Hal ini juga dikhawatirkan bisa memicu gesekan di antara partai-partai koalisi.
Viktor Laiskodat berharap agar para pimpinan partai anggota koalisi tetap menjaga komunikasi yang baik dan menghindari pernyataan yang dapat memicu ketegangan.
Ia menekankan pentingnya fokus pada kerja sama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka membangun bangsa secara efektif dan berkelanjutan.
