JurnalLugas.Com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada anggota yang terbukti meminta uang damai sebesar Rp50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani. Pernyataan ini disampaikan Kapolri pada Senin, 11 November 2024, setelah mengikuti rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta.
“Jika terbukti ada permintaan uang sebesar Rp50 juta atau adanya transaksi terkait, saya minta untuk segera diproses dan dilakukan pemecatan,” ujar Kapolri dengan tegas.
Pihak Kepolisian pun merespons laporan dugaan pemerasan tersebut dengan segera menurunkan Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan investigasi. “Kami sudah menurunkan tim Propam untuk mendalami kasus ini guna memastikan kebenaran apakah benar ada permintaan uang atau tidak,” tambahnya.
Kronologi Kasus Guru Supriyani
Kasus ini berawal dari laporan yang diajukan oleh orang tua seorang siswa di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, yang juga merupakan anggota Polsek Baito. Supriyani, seorang guru honorer di sekolah tersebut, dilaporkan atas tuduhan penganiayaan terhadap anak pada April 2024.
Dalam proses penanganan kasus ini, Supriyani mengaku dimintai uang sebesar Rp2 juta oleh Kepala Polsek Baito, Ipda Idris. Uang tersebut, menurut Supriyani, diserahkan melalui Kepala Desa Wonua Raya. Tidak hanya itu, muncul dugaan bahwa seorang penyidik Polsek Baito meminta uang Rp50 juta dengan ancaman bahwa jika tidak dipenuhi, kasus tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
Tuntutan Jaksa terhadap Supriyani: Tidak Bersalah
Pada hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil persidangan, Supriyani tidak terbukti melakukan tindak kekerasan yang disengaja. Ujang Sutisna, Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa Supriyani hanya melakukan satu kali tindakan spontan yang tidak mengindikasikan sifat jahat atau motif jahat.
JPU juga menyatakan bahwa tindakan Supriyani tidak memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, beberapa faktor meringankan juga dipertimbangkan, seperti sikap kooperatif Supriyani selama persidangan, masa baktinya sebagai guru honorer sejak 2009, serta fakta bahwa Supriyani adalah seorang ibu dari dua anak kecil dan tidak memiliki catatan kriminal.
Komitmen Kapolri terhadap Transparansi dan Integritas
Pernyataan tegas Kapolri ini merupakan bukti komitmen institusi Kepolisian untuk menjaga integritas serta menghilangkan praktik suap atau pungutan liar di kalangan aparat penegak hukum. Dengan adanya investigasi internal oleh Propam, diharapkan kasus ini dapat segera dituntaskan, dan jika terbukti bersalah, pihak-pihak terkait akan menerima sanksi yang sesuai.
Kapolri juga menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian. Keputusan JPU yang menuntut pembebasan Supriyani juga menjadi sorotan bahwa aparat hukum harus selalu berdasarkan fakta dan bukan atas tekanan pihak-pihak tertentu.
Kasus guru honorer Supriyani membuka pandangan publik terkait pentingnya integritas dalam penegakan hukum, terutama ketika ada indikasi pemerasan dari pihak oknum aparat. Komitmen Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan sanksi tegas menunjukkan bahwa Kepolisian tidak akan menoleransi penyalahgunaan wewenang.
