JurnalLugas.Com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, resmi melantik jajaran pejabat dan staf lembaganya pada Senin, 18 November 2024. Acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, ini juga sekaligus memperkenalkan enam juru bicara (Jubir) baru Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Berikut adalah profil singkat enam juru bicara yang baru saja dilantik:
1. Philips Jusario Vermonte
Philips Jusario Vermonte dikenal sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia juga merupakan dosen tetap dalam program studi ilmu politik UIII, dengan beberapa mata kuliah unggulan seperti policy communication and climate diplomacy dan electoral and political competitions in the Muslim world.
Selain akademisi, Philips memiliki pengalaman luas dalam bidang politik dan kebijakan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) serta menjadi panelis dalam debat Pemilu 2024. Saat ini, Philips juga memegang posisi Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
2. Adita Irawati
Adita Irawati memiliki rekam jejak yang panjang di sektor komunikasi publik. Antara Februari 2020 hingga Oktober 2024, ia menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Adita pernah menjadi Staf Khusus Presiden pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menduduki posisi Vice President Corporate Communication di PT Telkomsel.
Kini, selain menjadi juru bicara, Adita juga menjabat sebagai komisaris PT Citilink Indonesia, menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola komunikasi dan kebijakan strategis di sektor transportasi.
3. Ujang Komarudin
Ujang Komarudin merupakan akademisi dan pengamat politik yang cukup dikenal. Ia adalah dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia pada program studi ilmu hubungan internasional. Beberapa mata kuliah yang diajarkannya meliputi kewarganegaraan, politik, dan magang.
Selain di dunia pendidikan, Ujang aktif sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review dan sering menjadi narasumber di berbagai media massa, baik televisi maupun daring, untuk membahas isu-isu politik terkini.
4. Prita Laura
Prita Laura mengawali kariernya sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi nasional selama 15 tahun sebelum akhirnya beralih ke dunia komunikasi pemerintahan. Sejak tahun 2020, ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden.
Baru-baru ini, Prita tampil memberikan keterangan pers terkait program “Lapor Mas Wapres.” Pelantikan sebagai juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan menandai langkah baru dalam karier komunikasinya.
5. Dedek Prayudi (Uki)
Dedek Prayudi, yang akrab disapa Uki, dikenal sebagai tokoh muda di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada Pemilu 2019, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk dapil Jawa Barat IX dan mencalonkan kembali di dapil DKI Jakarta I pada Pemilu 2024.
Sebelum pelantikannya sebagai juru bicara, Uki menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Keterlibatannya dalam politik praktis memberikan nilai tambah dalam memahami dinamika pemerintahan.
6. Hariqo Wibawa Satria
Hariqo Wibawa Satria pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Ia juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Komunikonten, lembaga yang fokus pada pengembangan konten digital, dari 2015 hingga 2023.
Pengalamannya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi bekal penting sebelum dilantik menjadi juru bicara.
Komitmen Baru untuk Mendukung Pemerintahan
Pelantikan enam juru bicara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik. Dengan latar belakang beragam, mulai dari akademisi, politikus, hingga praktisi komunikasi, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menyampaikan informasi pemerintahan secara transparan dan akurat kepada masyarakat.
Dengan kehadiran jajaran juru bicara baru ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan.
