JurnalLugas.Com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 semakin dekat, dan berbagai pertanyaan mengenai prosedur pemilihan terus mencuat di masyarakat. Salah satu isu yang sering dibahas adalah keberadaan Formulir C6 atau surat undangan memilih. Menanggapi hal ini, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, menegaskan bahwa Formulir C6 bukanlah syarat wajib untuk memberikan suara dalam Pilkada.
Fungsi Utama Formulir C6
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 8 Desember 2024, Puadi menjelaskan bahwa Formulir C6 hanya berfungsi sebagai pemberitahuan sekaligus alat bantu untuk mempermudah proses identifikasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Syarat utama untuk memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan dan membawa KTP elektronik (e-KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya,” tegas Puadi.
Dengan kata lain, pemilih yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak untuk memberikan suara selama memenuhi dua ketentuan utama:
- Terdaftar dalam DPT – Nama pemilih harus tercantum di daftar resmi pemilih di TPS.
- Membawa Identitas Resmi – Pemilih wajib membawa e-KTP atau dokumen identitas lainnya yang sesuai dengan alamat TPS tempat mereka terdaftar.
Hak Pilih untuk Pemilih di Luar DPT
Puadi juga menjelaskan bahwa warga yang tidak tercantum dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilih mereka. Namun, mereka hanya diperbolehkan mencoblos pada waktu tertentu, biasanya antara pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat, dengan syarat membawa e-KTP yang sesuai dengan domisili TPS.
Pandangan KIPP tentang Formulir C6
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, memberikan pernyataan serupa. Menurutnya, Formulir C6 hanyalah undangan, bukan syarat mutlak untuk memilih.
“Formulir C6 hanya berfungsi sebagai pemberitahuan bagi pemilih yang terdaftar, baik di DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Jika seseorang tidak menerima C6, selama memiliki KTP sesuai dengan domisili TPS, mereka tetap dapat memilih,” jelas Kaka.
Polemik Terkait Distribusi C6
Terkait dugaan pelanggaran distribusi C6 yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan pasangan RIDO, Kaka mengingatkan bahwa hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Jika masalahnya hanya terkait undangan, ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan pelanggaran. Kita tunggu saja hasil penyelidikan Bawaslu,” imbuhnya.
KIPP juga memantau bahwa pelanggaran terkait distribusi Formulir C6 tidak memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu secara keseluruhan.
Keberadaan Formulir C6 memang mempermudah proses pemilu, tetapi bukan syarat mutlak untuk memberikan suara. Warga negara yang memenuhi kriteria sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak pilih mereka selama mematuhi aturan yang berlaku. Dengan memastikan tercantum dalam DPT dan membawa identitas resmi, setiap warga memiliki hak suara dalam Pilkada Serentak 2024.
Sebagai pemilih yang cerdas, pastikan Anda memeriksa nama di DPT dan mempersiapkan dokumen identitas sebelum hari pemungutan suara. Bawaslu dan lembaga pemantau lainnya akan terus mengawal proses pemilu demi keadilan dan transparansi.
