JurnalLugas.Com — Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari kalangan kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai gagasan tersebut justru berpotensi melemahkan kualitas demokrasi Indonesia.
Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, mengibaratkan wacana tersebut seperti senam Poco-Poco—bergerak maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri tanpa arah yang jelas. Ia menyebut analogi itu juga pernah disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menilai perubahan sistem Pilkada berisiko membuat demokrasi berjalan tidak konsisten.
Menurut Syaeful, momen evaluasi sistem Pilkada seharusnya menjadi titik pembuktian apakah Indonesia ingin memperkuat demokrasi atau justru menariknya ke belakang. “Bagi PDI Perjuangan, demokrasi harus melangkah maju, bukan dibuat maju-mundur tanpa kepastian arah,” ujarnya dalam konferensi pers Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa alasan menekan praktik politik uang tidak semestinya dijadikan dalih untuk mengurangi hak dasar rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Menurutnya, money politics adalah persoalan serius, namun penyelesaiannya tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat. “Masalah politik uang harus diselesaikan dengan solusi sistemik, bukan dengan memangkas hak pilih masyarakat,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan kader muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. Ia menilai pemilihan langsung merupakan sarana penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Tanpa proses itu, seorang kepala daerah dinilai akan sulit memahami secara utuh keresahan masyarakat yang dipimpinnya.
“Jika seorang pemimpin hanya dipilih oleh segelintir elite di DPRD, bukan oleh jutaan rakyat, maka rasa tanggung jawab moral terhadap penderitaan masyarakat bisa melemah,” ujar Seno. Ia menambahkan bahwa pemilu bagi PDIP bukan sekadar kompetisi kursi kekuasaan, melainkan proses memilih pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan secara amanah di tengah kondisi hidup rakyat yang masih penuh tantangan.
Seno pun mempertanyakan logika di balik wacana tersebut. “Di saat rakyat sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, apakah pantas hak mereka untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan justru diambil?” katanya.
Sebagaimana diketahui, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10–12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Rakernas kali ini tidak sekadar agenda rutin, melainkan momentum konsolidasi partai sebagai kekuatan penyeimbang yang aktif bekerja di tengah rakyat.
Hasto menyampaikan bahwa Rakernas membahas berbagai isu strategis nasional, mulai dari geopolitik global, krisis ekologis, pemberantasan korupsi, kondisi ekonomi, penegakan hukum, hingga arah kebijakan internal partai dan tanggung jawab kerakyatan PDIP.
Terkait sistem Pilkada, Hasto memastikan sikap resmi PDI Perjuangan akan diumumkan secara formal melalui rekomendasi Rakernas I yang dijadwalkan pada Senin, 12 Januari 2026. Pernyataan ini dinantikan publik di tengah hangatnya perdebatan soal masa depan demokrasi lokal di Indonesia.
Baca berita politik dan analisis mendalam lainnya di JurnalLugas.Com
