JurnalLugas.Com – Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI terus menurun, dan ini menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Berdasarkan temuan dari Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, DPR RI menduduki peringkat ke-10 dari 11 lembaga, menempatkannya di posisi yang sangat rendah. Sementara itu, Presiden menjadi lembaga yang paling dipercaya, berada di peringkat pertama.
Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menyatakan bahwa publik tidak hanya menunggu jargon-jargon seperti “DPR Modern,” melainkan perubahan nyata yang tercermin dalam perbaikan tata kelola yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lembaga tersebut.
“Bukan jargon yang ditunggu publik, tetapi perubahan yang berdampak langsung pada hasil kerja DPR,” ujar Lucius pada 29 Januari 2025.
Penyebab Rendahnya Kepercayaan Publik
Menurut Lucius, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR bukanlah hal yang mengejutkan. Kepercayaan yang rendah ini tidak hanya terkait dengan DPR periode 2024-2029, tetapi lebih kepada kelemahan yang ada pada DPR periode-periode sebelumnya.
Meskipun setiap lima tahun ada pergantian anggota DPR, hal ini tampaknya tidak berdampak signifikan terhadap citra dan kinerja lembaga legislatif ini.
Sejak era reformasi, DPR memang diberikan kewenangan yang sangat besar. Potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk membawa perubahan yang positif. Namun, kenyataannya, kekuasaan yang dimiliki justru berbanding terbalik dengan kinerja dan citra DPR yang masih dianggap buruk oleh publik.
Kinerja DPR yang Menjadi Sorotan Publik
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepercayaan publik adalah kinerja DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Banyak pihak menilai bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang memadai dalam hal ini. Integritas anggota DPR, kebijakan internal lembaga, serta berbagai kontroversi sering kali memicu kritik tajam dari masyarakat.
Lucius Karus menyebutkan bahwa dalam banyak isu publik, DPR terkesan lebih berpihak pada kepentingan elit dan kurang memperhatikan aspirasi rakyat. Padahal, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR seharusnya lebih aktif dalam mendengarkan dan menanggapi suara masyarakat.
Dalam kenyataannya, banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, yang kemudian memperburuk citra DPR di mata publik.
Harapan untuk Perubahan Nyata
Lucius Karus menegaskan bahwa publik kini menunggu komitmen nyata dari DPR untuk memperbaiki citra dan kinerjanya. Masyarakat berharap agar DPR lebih melibatkan rakyat dalam setiap pembahasan regulasi dan kebijakan.
Komitmen DPR untuk berfungsi sebagai lembaga yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan sebagai lembaga yang hanya mengawasi dan menyetujui kebijakan pemerintah, menjadi harapan besar bagi perubahan positif di masa depan.
Dalam hal ini, peran DPR sebagai lembaga legislatif yang seharusnya dapat mengimbangi kekuatan eksekutif perlu dikembalikan pada jalur yang benar. DPR tidak boleh menjadi lembaga penonton yang hanya menyetujui keputusan pemerintah tanpa adanya kontribusi yang berarti bagi rakyat.
Dengan adanya perubahan nyata dalam kinerja dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses legislasi, kepercayaan publik terhadap DPR diharapkan dapat meningkat, serta membentuk lembaga yang lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi JurnalLugas.Com.
