JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembekalan bagi kepala daerah akan difokuskan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Astacita. Program ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para kepala daerah agar kebijakan daerah sejalan dengan agenda nasional.
Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
Pembekalan kepala daerah akan digelar dalam bentuk program retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Bima Arya menjelaskan bahwa latar belakang kepala daerah sangat beragam, mulai dari pengusaha, tokoh agama, hingga budayawan. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan awal agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan kewajibannya.
“Kepala daerah itu tidak semua berlatar belakang politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, tokoh agama, budayawan, dan lainnya. Maka, penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi,” ujar Bima pada Senin, 10 Februari 2025.
Selain membahas peran dan tanggung jawab kepala daerah, program ini juga akan melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan agenda nasional.
Materi dari Lemhannas dan Kementerian Terkait
Salah satu aspek penting dalam pembekalan ini adalah materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menekankan wawasan nasional dan ketahanan negara. Dengan metode yang lebih terstruktur dan intensif, pembekalan ini dirancang agar lebih efektif dan efisien.
“Sekarang dipadatkan saja dalam satu minggu. Jadi ada materi dari Lemhannas, Kemendagri, dan kementerian lain, sehingga kepala daerah bisa langsung bekerja setelahnya,” jelas Bima.
Retret kepala daerah ini dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Saat ini, persiapan fasilitas di Akmil Magelang telah dilakukan, termasuk pengecekan saluran air, kamar mandi, listrik, dan kesiapan tenda yang akan digunakan selama satu pekan.
Efisiensi dan Efektivitas dalam Pembekalan
Menurut Bima Arya, pembekalan bagi kepala daerah merupakan tradisi yang telah lama dilakukan di Indonesia. Namun, kali ini pendekatan yang digunakan lebih efisien dan terintegrasi.
“Dari dulu kepala daerah selalu menjalani pembekalan. Bedanya sekarang lebih efektif dan efisien karena semua materi disatukan dalam satu program,” pungkasnya.
Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan kepala daerah dapat segera menjalankan tugasnya dengan pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional, sehingga mampu membawa daerahnya ke arah pembangunan yang lebih baik.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi JurnalLugas.com.
