JurnalLugas.Com – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyambut positif terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Ia menilai regulasi yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 itu sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang inklusif dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Inpres ini menegaskan bahwa dalam visi ekonomi Presiden Prabowo tidak ada rakyat yang ditinggalkan. Prinsip ‘no one is left behind’ benar-benar tercermin dalam kebijakan ini,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis, 10 April 2025.
Pemerataan Kesejahteraan Lewat Pertumbuhan Berkualitas
Eddy menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara kuantitatif akan kehilangan makna jika tidak diiringi dengan kualitas pertumbuhan yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan distribusi kesejahteraan yang merata. Inpres ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya besar, tetapi juga adil,” ujarnya.
Pentingnya Data Sosial-Ekonomi yang Terpadu
Salah satu poin krusial dalam Inpres ini, lanjut Eddy, adalah urgensi pembentukan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa keberadaan data terpadu sangat penting agar program bantuan sosial dan subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Saat ini belum ada satu data yang menjadi acuan bersama antar-kementerian. Ini sering menyebabkan tumpang tindih atau tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program sosial. Maka, sinergi antarkementerian sangat dibutuhkan dalam menyusun basis data tunggal ini,” tuturnya.
Implementasi Cepat dan Taktis Jadi Kunci
Eddy berharap agar Inpres Pengentasan Kemiskinan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga bisa segera diimplementasikan secara cepat, taktis, dan tepat di masing-masing kementerian.
Lebih jauh, ia memandang bahwa Inpres ini juga bisa menjadi bantalan sosial yang penting di tengah dinamika ekonomi global, seperti perang dagang dan fluktuasi kebijakan internasional yang berdampak pada ekonomi domestik.
“Pemerintah sudah aktif melakukan diplomasi perdagangan di level internasional. Namun, di dalam negeri, percepatan pengentasan kemiskinan tetap harus menjadi prioritas utama untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com.
