JurnalLugas.Com – Seruan keras datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang mendesak Pemerintah agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini menyokong teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dalam pernyataannya pada Jumat, 11 April 2025, Dave menekankan pentingnya penelusuran menyeluruh atas sumber dukungan dana, pelatihan, dan persenjataan yang memungkinkan teroris KKB terus beraksi menebar teror dan menghambat pembangunan nasional.
“Pemerintah harus benar-benar membongkar siapa saja yang menyokong kelompok ini, baik dari segi pendanaan, pelatihan, maupun penyediaan peralatan militer. Ini penting demi menghentikan aksi penghancuran fasilitas umum dan pembunuhan terhadap warga sipil,” ujar Dave.
Aparat Diminta Lebih Proaktif
Dave menyebut bahwa seluruh aparat keamanan, mulai dari TNI, Polri, hingga intelijen, perlu bersinergi secara optimal. Tak hanya memerangi aksi KKB di lapangan, tetapi juga mengungkap dalang dan jaringan di balik layar yang terus menghidupi keberadaan mereka.
“Sumber dukungan tidak selalu berasal dari dalam negeri. Pemerintah harus menggunakan semua kanal yang ada, baik domestik maupun internasional, untuk mengidentifikasi dan menghentikan sokongan terhadap kelompok separatis ini,” tambahnya.
TNI-Polri Diduga Pernah Terlibat Penjualan Senjata
Lebih lanjut, Dave mengungkapkan bahwa pernah terjadi kasus keterlibatan oknum dari TNI maupun Polri dalam penjualan senjata kepada kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Temuan ini mempertegas urgensi dari tindakan tegas dan pembenahan sistem pengawasan di tubuh aparat keamanan.
“Kejadian semacam ini tidak bisa dibiarkan berulang. Kita harus introspeksi dan mengambil tindakan nyata untuk menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan kelompok separatis,” tegas Dave.
Konflik Berkepanjangan Butuh Pendekatan Baru
Menanggapi situasi konflik di Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun, Dave mengakui bahwa penyelesaian total mungkin sulit dicapai. Namun demikian, ia menilai perlu adanya gebrakan besar dari Pemerintah agar tidak terus memakan korban.
“Kita harus realistis, tapi bukan berarti menyerah. Harus ada langkah-langkah drastis dan menyeluruh untuk meminimalisir dampak dan mendorong stabilitas di Papua,” katanya.
Pemerintah Kecam Aksi Brutal di Yahukimo
Sejalan dengan pernyataan Dave, Menko Polhukam Budi Gunawan sebelumnya juga mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Yahukimo, Papua. Serangan brutal pada 5–8 April 2025 itu menyebabkan 11 orang pendulang emas meninggal dunia.
“Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo oleh kelompok bersenjata. Tindakan ini jelas mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/4).
Kemhan Klarifikasi Isu Disinformasi
Sementara itu, Kementerian Pertahanan turut angkat suara soal beredarnya narasi yang menyebut korban penyerangan di Yahukimo adalah agen intelijen dari TNI. Kepala Biro Humas Kemhan, Frega Wenas, menegaskan bahwa informasi tersebut adalah propaganda sesat yang bertujuan menyudutkan Pemerintah dan TNI.
“Faktanya, korban merupakan warga sipil yang tengah mendulang emas secara ilegal. Tuduhan bahwa mereka adalah agen intelijen sama sekali tidak berdasar,” tegas Frega saat konferensi pers di Jakarta.
Penegasan Perlu Diiringi Tindakan Nyata
Seruan Dave dan pernyataan para pejabat tinggi negara memperlihatkan bahwa penanganan konflik di Papua butuh pendekatan menyeluruh, termasuk aspek intelijen, hukum, diplomasi, dan sosial. Pembongkaran jaringan pendukung KKB menjadi kunci utama dalam menciptakan Papua yang damai dan aman bagi semua warga.
Untuk berita terbaru dan analisis mendalam lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
